Page 367 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 367
"Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut
agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Said Iqbal
dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (1/11).
Pada saat bersamaan, KSPSI AGN dan KSPI akan menyerahkan gugatan uji materiil dan uji formil
UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. "Tetapi bilamana nomor UU Cipta Kerja belum ada pada
saat penyerahan berkas gugatan tersebut, maka yang akan dilakukan KSPI dan KSPSI AGN
hanya bersifat konsultasi ke MK," ujarnya.
Said menyatakan meski nomor UU Cipta Kerja belum keluar, aksi 2 November di Istana dan
Mahkamah Konstitusi akan tetap dilakukan.
Said menyatakan puluhan ribu buruh akan mengikuti aksi berasal dari berbagai kota seperti
Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta,
Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal,
Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.
Aksi serentak yang dilakukan KSPI, KSPSI AGN, dan Gekanas akan dilakukan di Yogyakarta,
Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung,
Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda,
Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya. "Aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non
violance (anti kekerasan), terukur, terarah, dan konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai,
tertib, dan menghindari anarkis," tegas Said.
Setelah aksi 2 November, aksi akan dilanjutkan 9 November 2020 di DPR RI untuk menuntut
dilakukannya legislatif review.
Kedua aksi disusul oleh aksi pada 10 November 2020 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan
untuk menuntut upah minimum 2021 harus tetap naik. Buruh meminta kenaikan upah minimum
2021 sebesar 8 persen di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah minimum
2021. "Aksi 9 dan 10 juga membawa dua agenda yang kami sebutkan di atas, dan dilakukan
serentak di 24 provinsi," pungkasnya.
(jnp/mik).
366
