Page 371 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 371
Judul UMP DKI 2021 Rawan Manipulasi, Anies Diminta Petakan Sektor Usaha
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/357297-ump-dki-2021-rawan-
manipulasi-anies-diminta-petakan-sektor-usaha
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-01 10:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Trubus Rahadiansyah (pengamat kebijakan publik) Selama pandemi ini kan tidak
semua perusahaan mengalami kesulitasn cashflow. Justru ada perusahaan atau sektor yang
meraup keuntungan. Takutnya, perusahaan yang baik-baik saja beramai-ramai mengajukan
tidak menaikan UMP dengan dalih terdampak covid-19
neutral - Trubus Rahadiansyah (pengamat kebijakan publik) Iya istilahnya harus dilakukan
pemetaan sektor usaha dan perusahaan
Ringkasan
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
DKI Jakarta sebesar 3,27% menjadi Rp4.416.186,548. Namun, kebijakan yang dikeluarkan
adalah kebijakan asimetris yang memperbolehkan sektor usaha terdampak covid-19 untuk tetap
menggunakan besaran UMP 2020. Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah,
kebijakan menaikan UMP dinilai tepat diambil. Namun, perlu dibuat indikator dan pemetaan
sektor usaha yang diperbolehkan tidak menaikan UMP 2021.
UMP DKI 2021 RAWAN MANIPULASI, ANIES DIMINTA PETAKAN SEKTOR USAHA
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
DKI Jakarta sebesar 3,27% menjadi Rp4.416.186,548. Namun, kebijakan yang dikeluarkan
adalah kebijakan asimetris yang memperbolehkan sektor usaha terdampak covid-19 untuk tetap
menggunakan besaran UMP 2020. Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah,
kebijakan menaikan UMP dinilai tepat diambil. Namun, perlu dibuat indikator dan pemetaan
sektor usaha yang diperbolehkan tidak menaikan UMP 2021.
Trubus khawatir akan ada perusahaan yang menggunakan dalih kebijakan tolerasi untuk sektor
terdampak covid-19 sehingga tidak menaikan upah pekerja mereka.
370
