Page 372 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 372
"Selama pandemi ini kan tidak semua perusahaan mengalami kesulitasn cashflow. Justru ada
perusahaan atau sektor yang meraup keuntungan. Takutnya, perusahaan yang baik-baik saja
beramai-ramai mengajukan tidak menaikan UMP dengan dalih terdampak covid-19," kata
Trubus, Minggu (1/11).
Sehingga, menurutnya, perlu ada indikator dan pemetaan yang jelas dari sektor-sektor usaha.
seperti sektor usaha yang tetap tumbuh dan sektor usaha yang memang terdampak covid-19.
"Iya istilahnya harus dilakukan pemetaan sektor usaha dan perusahaan," jelasnya.
Menurutnya, keputusan Anies menaikan UMP 2021 merupakan upaya menyelamatkan daya beli
masyarakat. Terlebih, pada tahun depan, tidak ada jaminan harga-harga komoditas tidak naik.
Sehingga ini merupakan upaya penyeimbang yang dilakukan Anies untuk masyarakat agar tetap
bisa bertahan di tengah pandemi covid-19.
Sebelumnya, penetapan kenaikan UMP 2021 telah sejalan dengan semangat yang ada dalam
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan
penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang
terdampak dengan pandemi covid-19.
Pandemi covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan
dalam memenuhi hak pekerja/buruh, termasuk dalam membayar upah. Maka, dalam rangka
memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh, serta menjaga
kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP pada situasi
pemulihan ekonomi di masa pandemi.
Selain itu, dengan mempertimbangkan nilai PDB dan inflasi nasional, Anies mengatakan kenaikan
UMP adalah sebesar 3,27%, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan, maka Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021
sebesar Rp4.416.186,548. Jumlah ini naik dari UMP 2020 sebesar Rp4.276.349.
Sementara, bagi perusahaan yang terdampak covid-19, dapat menggunakan besaran nilai yang
sama dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. (OL-1).
371
