Page 376 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

dengan titik kumpul di Patung Kuda sekitar pukul 10.30 WIB. "Tuntutan yang akan disuarakan
adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum tahun 2021
(UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Said Iqbal dalam pesan yang diterima
Republika.co.id, Ahad (1/11).

Pada saat bersamaan, lanjutnya, akan diserahkan pula gugatan uji materiil dan uji formil omnibus
law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi oleh KSPSI AGN dan KSPI. "Tetapi bilamana nomor
UU Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan berkas gugatan tersebut, maka yang akan
dilakukan KSPI dan KSPSI AGN hanya bersifat konsultasi ke MK," ujarnya.

Said Iqbal memastikan, meskipun nomor UU Cipta Kerja belum keluar, aksi 2 November di Istana
dan Mahkamah Konstitusi akan tetap dilakukan. Adapun buruh yang akan mengikuti aksi
berasaln dari berbagai kota seperti Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon,
Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur,
Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya. "Aksi KSPI
dan 32 federasi lainnya ini adalah non violance (anti kekerasan), terukur, terarah, dan
konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis," tegas Said
Iqbal.
Selain 2 November, aksi akan dilanjutkan 9 November 2020 di DPR RI untuk menuntut
dilakukannya legislatif review dan tanggal 10 November 2020 di kantor Kementerian
Ketenagakerjaan untuk menuntut upah minimum 2021 harus tetap naik. "Aksi 9 dan 10 juga
membawa dua agenda yang kami sebutkan di atas, dan dilakukan serentak di 24 provinsi," kata
Said Iqbal menambahkan.

375