Page 374 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 374

Selain itu, demo digelar untuk menuntut agar upah minimum tahun 2021 tetap naik. Ini meliputi
              Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta upah minimum
              sektoral di provinsi, kabupaten, dan kota.

              Untuk wilayah Jabodetabek, Iqbal mengatakan aksi akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah
              Konstitusi di sekitar Monas. Titik kumpul di Patung Kuda Indosat sekitar pukul 10.30 WIB.

              Pada saat bersamaan, kata dia, mereka juga akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil
              omnibus law UU Cipta Kerja ke MK. "Tetapi bilamana nomor UU Cipta Kerja belum ada pada saat
              penyerahan  berkas gugatan  tersebut,  maka  yang  akan  dilakukan  KSPI  dan KSPSI  Andi  Gani
              hanya bersifat konsultasi ke MK," ujarnya.

              Pernyataan ini disampaikan karena UU Cipta Kerja memang belum terbit karena belum diteken
              Jokowi. Tapi meski UU ini belum meluncur ke publik, Ia menyebut aksi 2 November di Istana
              dan MK ini akan tetap dilakukan.

              Adapun  buruh  yang  akan  mengikuti  aksi  berasal  dari  berbagai  kota  seperti  Jakarta,  Depok,
              Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu,
              Cirebon,  Bandung  Raya,  Cimahi,  Cianjur,  Sukabumi,  Semarang,  Kendal,  Jepara,  Surabaya,
              Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

              Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
              Pekanbaru,  Jambi,  Bengkulu,  Lampung,  Makassar,  Gorontalo,  Bitung,  Kendari,  Morowali,
              Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.

              Iqbal memastikan aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non violance (anti kekerasan),
              terukur, terarah, dan konstitusional. "Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari
              anarkis," tegas Said Iqbal.

              Selain  2  November,  aksi  akan  dilanjutkan  9  November  2020  di  DPR  RI  untuk  menuntut
              dilakukannya  legislatif  review.  Lalu  pada  tanggal  10  November  2020  di  kantor  Kementerian
              Ketenagakerjaan untuk menuntut upah minimum 2021 harus tetap naik. "Dilakukan serentak di
              24 provinsi," kata Iqbal.



































                                                           373
   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379