Page 362 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 362
Judul Buruh Akan Berunjuk Rasa di 24 Provinsi, Tuntut Kenaikan Upah dan
Tolak UU Cipta Kerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/11/01/10393641/buruh-akan-
berunjuk-rasa-di-24-provinsi-tuntut-kenaikan-upah-dan-tolak-uu
Jurnalis Irfan Kamil
Tanggal 2020-11-01 10:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Aksi KSPI dan 32 federasi
lainnya ini adalah non-violance (antikekerasan), terukur, terarah, dan konstitusional. Aksi ini
dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Tetapi bilamana nomor
UU Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan berkas gugatan tersebut, maka yang akan
dilakukan KSPI dan KSPSI AGN hanya bersifat konsultasi ke MK
Ringkasan
Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi akan menggelar unjuk
rasa di 24 provinsi, Senin (2/11/2020). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal mengatakan, untuk wilayah jakarta aksi akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah
Konstitusi. Titik kumpul di Patung Kuda Indosat sekitar pukul 10.30 WIB.
BURUH AKAN BERUNJUK RASA DI 24 PROVINSI, TUNTUT KENAIKAN UPAH DAN
TOLAK UU CIPTA KERJA
Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi akan menggelar unjuk
rasa di 24 provinsi, Senin (2/11/2020). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal mengatakan, untuk wilayah jakarta aksi akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah
Konstitusi. Titik kumpul di Patung Kuda Indosat sekitar pukul 10.30 WIB.
"Aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non-violance (antikekerasan), terukur, terarah, dan
konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis," ujar Said Iqbal,
dalam keterangan tertulis, Minggu (1/11/2020).
Kemudian, kelompok buruh juga akan mengajukan permohonan uji materi dan uji formil UU
Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
361
