Page 357 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Berdasarkan pantauan JIBI, setidaknya ada sejumlah daerah yang memutuskan untuk
menaikkan UMP 2021 antara lain Provinsi Jawa Tengah, DIY, Provinsi Sulawesi Selatan, dan DKI
Jakarta dengan syarat.

Meski menaikkan UMP 2021 menjadi Rp4.416.186,548 dari Rp 4.267.349, Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP 2021 yakni pelaku usaha diperkenankan
untuk tak mengikuti ketentuan dengan sejumlah syarat.

"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak
mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak
Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No.
78 Tahun 2015," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan resmi yang
dikutip Minggu (1/11/2020).

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menaikkan UMP 2021 sebesar 3,27
persen menjadi Rp1.798.979,12 dari Rp1.742.015.
Tak jauh berbeda, Gubernur DIY Sri Sultan HB X telah menandatangani Surat Keputusan Nomor
319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP 2021. Dalam SK tersebut disebutkan UMP DIY pada 2021
naik sebesar 3,54 persen.

Sekadar catatan, UMP DIY 2020 ditetapkan sebesar Rp1.704.608. Jika pada tahun 2021 ada
kenaikan 3,54 persen, besaran UMP DIY yang baru menjadi sekitar Rp1.765.000 atau naik sekitar
Rp60.392.

Dilansir dari Antara, Minggu (1/11/2020),Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah
memutuskan menaikkan UMP Sulawesi Selatan sebesar 2 persen per 1 Januari 2021.

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, UMP 2021 naik menjadi
Rp3.165.876 dari Rp3.103.800.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia.

356