Page 354 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 354
Judul DKI Tetapkan UMP 2021 Rp4,4 Juta
Nama sinarharapan.co
Media
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/U https://www.sinarharapan.co/metropolitan/read/25980/dki_tetapkan_ump_
RL 2021_rp4_4_juta
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-01 10:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Rp 22.500.000
Value
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Provinsi DKI Jakarta) Jumlah tersebut mempertimbangkan
nilai produk domestik bruto (PDB) dan inflasi nasional, kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 persen
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Provinsi DKI Jakarta) Besarnya kenaikan upah setiap
tahunnya seringkali dianggap menjadi satu-satunya faktor peningkatan kesejahteraan pekerja
positive - Anies Baswedan (Gubernur Provinsi DKI Jakarta) katanya. Bagi perusahaan yang
terdampak Covid-19, kata Anies, dapat menggunakan besaran nilai yang sama dengan UMP 2020
dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi
DKI Jakarta.
Ringkasan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP)
2021 sebesar Rp4,4 juta lebih atau meningkat 3,27 persen dari 2020 bagi perusahaan tidak
terkena dampak Covid-19."Jumlah tersebut mempertimbangkan nilai produk domestik bruto
(PDB) dan inflasi nasional, kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 persen sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
Anies Baswedan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (1/11/2020).
DKI TETAPKAN UMP 2021 RP4,4 JUTA
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP)
2021 sebesar Rp4,4 juta lebih atau meningkat 3,27 persen dari 2020 bagi perusahaan tidak
terkena dampak Covid-19. "Jumlah tersebut mempertimbangkan nilai produk domestik bruto
(PDB) dan inflasi nasional, kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 persen sesuai dengan Peraturan
353
