Page 353 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 353
(Gekanas) itu melakukan aksi serentak di 24 provinsi. Khusus untuk Jabodetabek, aksi akan
dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menuntut
agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Said Iqbal
dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com Minggu (1/11/2020).
Pada saat bersamaan juga akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil UU Cipta Kerja ke
Mahkamah Konstitusi oleh KSPSI AGN dan KSPI. "Tetapi bila nomor UU Cipta Kerja belum ada
pada saat penyerahan berkas gugatan tersebut, maka yang akan dilakukan KSPI dan KSPSI,
AGN hanya bersifat konsultasi ke MK," ujarnya.
Adapun demo buruh melibatkan pekerja dari Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang,
Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, dan Subang. Lalu dari Indramayu, Cirebon, Bandung
Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan,
Sidoarjo, dan Gresik.
Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam,
Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, dan Papua.
"Aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non-violance (anti kekerasan), terukur, terarah,
dan konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis," tegasnya.
Selain 2 November, aksi akan dilanjutkan pada 9 November 2020 di DPR RI untuk menuntut
dilakukannya legislatif review dan tanggal 10 November 2020 di kantor Kementerian
Ketenagakerjaan untuk menuntut upah minimum 2021 harus tetap naik.
Sumber:BeritaSatu.com.
352
