Page 351 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

DEWAN PENGUPAHAN SEPAKAT UMP JATIM NAIK 5,65 PERSEN

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) akhirnya memutuskan untuk menaikan Upah Minimum
Provinsi (UMP). Kenaikannya sebesar Rp 100 ribu. Atau naik sebesar 5,65 persen dari UMP
sebelumnya. Saat ini, UMP Jawa Timur tahum 2021 naik menjadi Rp 1.868.770,- dari sebelumnya
sebesar Rp 1.768.770,-. Kenaikan tersebut berdasarkan rapat yang digelar selama dua pekan
oleh dewan pengupahan jawa timur.

Kenaikan UMP itu sudah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim nomor
188/498/KPTS/013/2020 tentang upah minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2021. "Sudah
dirapatkan dengan Dewan Pengupahan Jawa Timur. Dewan pengupahan sendiri terdiri dari unsur
Pemerintah Provinsi, birokrat, perwakilan serikat buruh dan perwakilan asosiasi pengusaha. Dan
pada tanggal 30 Oktober dinihari sudah diputuskan," ujar Gubernur Jatim, Khofifah Indar
Parawansa, Minggu (1/11/2020).

Ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan Pemprov Jatim menaikan UMP. Salah satunya
karena menjadi tuntutan kalangan buruh saat unjuk rasa pada 27 Oktober 2020 lalu. "Ini yang
menjadi tuntutan saat unjuk rasa pada 27 Oktober 2020 lalu. Saat itu ada tuntutan kenaikan
sebesar Rp 600 ribu. Pertimbangan lain yaitu bahwa industri tetap harus berjalan. Itu jjga dari
pertimbangan KHL (Kehidupan Hidup Layak) dan PPP (Purchasing, Power, Parity)," terang
Khofifah.

Sementara itu, kenaikan UMP ini mendapatkan sambutan baik dari Serikat Pekerja Seluruh
Indonsia (SPSI) Jawa Timur. Pasalnya, langkah tersebut tidak sejalan dengan keputusan Dewan
Pengupahan Nasional. Yang menyatakan bahwa UMP tidak dinaikan.

"Kenaikan UMP itu ditentukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi masing-masing. Karena
akurasinya jauh lebih tepat. Untuk itu, setelah kita bersidang selama dua minggu dengan dewan
pengupahan provinsi, bersama ibu Gubernu untuk menaikan UMP. Dan diputuskan naik Rp 100
ribu, atau sebesar 5,65 persen," ujar Ketua SPSI Jawa Timur, Ahmad Fauzi.

Sebagai informasi, kenaikan UMP Jatim ini bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Menteri
Tenaga Kerja (Menaker) no 11 tahun 2020 yang meminta agar tidak menaikan UMP.

Untuk itu, Ahmad menyebut bahwa naiknya UMP ini diharapkan bisa meredam aksi unjuk rasa
di wilayah Jawa Timur yang menuntut naiknya Upah Minimum. "Sepertinya sangat bisa
meredam. Karena kita di Jatim sudah bisa keluar dari kungkungan yang meminta untuk tidak
naikan UMP. Dan di jawa timur sudah dinaikan," pungkasnya.

[yog/but].

350