Page 355 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 355
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
Anies Baswedan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (1/11/2020).
Anies mengatakan penetapan UMP Rp4.416.186,548 pada 2021 hanya berlaku bagi sektor usaha
di Jakarta yang tidak terpengaruh pandemi Covid-19. Sementara bagi kegiatan usaha yang
terkena dampak Covid-19, tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020 sebesar
Rp4.276.349.
Kebijakan tersebut sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP
2020 bagi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Pemprov DKI Jakarta menyebut bahwa keputusan tersebut sebagai kebijakan asimetris guna
mengakomodasi kepentingan sektor usaha yang saat ini terkena dampak pandemi Covid-
19."Masa pandemi Covid-19 turut berdampak pada sektor ekonomi seluruh dunia, termasuk
mayoritas usaha di Jakarta. Dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan,
Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan UMP 2021," ujar Anies.
Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan
dalam memenuhi hak pekerja, termasuk dalam membayar upah.
Anies mengatakan perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP pada situasi pemulihan
ekonomi di masa pandemi dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja
bagi buruh, serta menjaga kelangsungan usaha.
Namun, masih terdapat sektor usaha yang tidak terlalu terkena dampak bahkan masih dapat
terus tumbuh positif pada masa pandemi ini."Sektor-sektor usaha tersebutlah yang diharapkan
dapat menjaga daya beli pekerja yang akan mendorong tumbuhnya perekonomian di DKI
Jakarta," katanya.
Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, kata Anies, dapat menggunakan besaran nilai yang
sama dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta."Besarnya kenaikan upah setiap tahunnya
seringkali dianggap menjadi satu-satunya faktor peningkatan kesejahteraan pekerja," tuturnya.
Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk membuat alternatif lain selain kenaikan upah dalam
rangka peningkatan kesejahteraan pekerja di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga
berkolaborasi dengan masyarakat, khususnya pekerja/buruh dalam rangka menyusun program
peningkatan kesejahteraan.
Salah satu hasilnya adalah program Kartu Pekerja Jakarta sebagai program kebijakan Pemprov
DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dengan meringankan beban biaya
transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja.
Adapun fasilitas dan manfaat yang diberikan sebagai berikut : 1. Fasilitas gratis naik bus
TransJakarta di 13 koridor; 2. Fasilitas keanggotaan Jakgrosir yakni dapat berbelanja produk
kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah di Jakgrosir; 3. Fasilitas penyediaan pangan
dengan harga murah yakni dapat berbelanja lima item pangan di antaranya beras, ayam, daging
sapi/kerbau, ikan kembung dan telur dengan harga yang telah disubsidi; 4. Fasilitas KJP Plus
serta kuota jalur afirmasi bagi anak pekerja.(*).
354
