Page 361 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 361
Kelompok buruh yang akan menggelar unjuk rasa, di antaranya KSPI, KSPSI, AGN, dan Gekanas.
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, massa buruh yang berunjuk rasa di Jakarta akan berkumpul
di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.30 WIB.
"Tuntutan yang akan disuarakan adalah batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut
agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Said Iqbal
dalam keterangan tertulis yang didapat detikcom , Minggu (1/11/2020).
Pada saat bersamaan dengan aksi unjuk rasa, buruh juga akan mendaftarkan gugatan terhadap
UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran gugatan akan dilakukan KSPSI, AGN, dan
KSPI. "Tetapi, bilamana nomor UU Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan berkas gugatan
tersebut, maka yang akan dilakukan KSPI dan KSPSI, AGN hanya bersifat konsultasi ke MK," ujar
Said Iqbal.
Adapun buruh yang akan mengikuti aksi berasal dari berbagai kota, seperti Jakarta, Depok,
Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu,
Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya,
Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik. Selain itu, aksi akan digelar Yogyakarta, Banda Aceh,
Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar,
Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon,
Papua, dan sebagainya.
"Aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non-violence (anti-kekerasan), terukur, terarah,
dan konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis," tegas Said
Iqbal.
Selain 2 November, aksi akan dilanjutkan pada 9 November 2020 di DPR RI untuk menuntut
dilakukannya legislatif review. Pada 10 November 2020, aksi akan digelar di kantor Kementerian
Ketenagakerjaan untuk menuntut upah minimum 2021 harus tetap naik. "Aksi 9 dan 10
(November) juga membawa dua agenda yang kami sebutkan di atas, dan dilakukan serentak di
24 provinsi," pungkasnya.
Seperti diketahui, draf UU Cipta Kerja telah diserahkan oleh DPR ke pemerintah beberapa waktu
lalu. Namun penolakan terhadap UU tersebut tetap bergulir karena dianggap tidak berpihak
kepada kaum buruh. Untuk upah minimum 2021 juga telah ditetapkan untuk tidak naik oleh
Menteri Ketenagakerjaan. Para buruh menentang keputusan tersebut.
360