Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 40
Dalam aksi tersebut, kelompok buruh menuntut pembatalan omnibus law Undang-Undang Cipta
Kerja dan kenaikan upah minimum 2021.
"Tuntutan yang akan disuarakan adalah batalkan omni-bus law UU Cipta Kerja dan menuntut
agar upah minimum tahun 2021 (UMP. UMK. UMSP. dan UMSK) tetap naik." kata Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSP1) Said Iqbal, melalui keterangan tertulis. Minggu
(1/11).
Pada saat bersamaan. Said menuturkan, pihaknya akan mengajukan permohonan uji formil dan
materi UU Cipta Kerja ke MK. Apabila nomor UU Cipta Kerja belum ada saat penyerahan berkas
permohonan, maka yang akan dilakukan buruh hanya bersifat konsultasi ke MK.
Said juga memastikan bahwa meski nomor UU Cipta Kerja belum keluar, demonstrasi akan tetap
dilakukan. "Aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non-violence (antikekerasan). terukur,
terarah, dan konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis,"
ucap Said.
Said menambahkan, pihaknya juga akan melanjutkan aksi pada Senin (9/11) di depan gedung
DPR, guna menuntut dilakukannya legislatif review atas UU Cipta Kerja.
Kemudian pada Selasa (10/11). aliansi buruh juga akan menuntut kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) 2021 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. "Aksi 9 dan 10 November juga
membawa dua agenda yang kami sebutkan di atas dan dilakukan serentak di 24 provinsi." tutur
Said. (Kompas.com)
39
