Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Menanggapi hal ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan. Surat Edaran (SE)
mengenai penetapan upah minimum 2021 yang diterbitkan Kemenaker adalah panduan atau
pedoman bagi para kepala daerah terkait penetapan upah minimum 2021.

SURAT EDARAN UMP HANYA IMBAUAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2021
sebesar 3.27 persen atau menjadi Rp 4.416.186.548.
Kenaikkan UMP iin berlaku bagi kegiatan usaha yang tidak terdampak pandemi Covid-19.

Sementara UMP bagi kegiatan usaha yang. terdampak pandemi Covid-19 tidak mengalami
kenaikan atau besarannya sama dengan UMP 2020.

Kelompok usaha yang terdampak pandemi dapat menggunakan besaran UMP 2020. dengan
mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI
Jakarta.

"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19. maka kami menetapkan UMP 2021 tidak
mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak
Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No.
78 Tahun 2015," kata Anies, melalui keterangan tertulis. Sabtu (31/10).

Anies menuturkan, kepu-tusan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI
Nomor M/ 1 l/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama
dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi Covid-19.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memutuskan untuk menaikkan besaran UMP Jawa
Tengah pada 2021 menjadi Rp 1.798.979 atau naik sebesar 3.27 persen dari besaran UMP Jateng
2020 sebesar Rp 1.742.015.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X memutuskan
menaikkan besaran U M P Yogyakarta 2021 menjadi Rp 1.765.000 atau naik 3.54 persen dari
besaran UMP DIY 2020 sebesar Rp 1.704.608.

"Gubernur DIY menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp 1.765.000 dan
berlaku mulai 1 Januari 2021," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Aria
Nugrahadi.

Menanggapi hal ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan. Surat Edaran (SE)
mengenai penetapan upah minimum 2021 yang diterbitkan Kemenaker adalah panduan atau
pedoman bagi para kepala daerah terkait penetapan upah minimum 2021.

"Apabila ada daerah yang tidak mempedomani surat edaran tersebut dalam penetapan upah
minimumnya, hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang
mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan kelangsungan
bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan." ujarnya. Minggu (1/11).

Ida menegaskan, surat edaran hanyalah referensi saja. Sebab menurut dia. keputusan
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan ranah dari para gubernur. (Kompas.com)

42