Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 46
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan perusahaan yang tidak terdampak pandemi
virus Covid-19 dapat me-naikan upah minimum pada 2021. Sementara itu, Pemerintah Provinsi
Jawa Barat (Jabar) telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2021, yang dipastikan
besarannya sama dengan UMP 2020 di angka Rp1.810.351,36. Menurut Anies, kebijakan
asimetris terkait penetapan upah minimum di Jakarta untuk tahun 2021 ini sejalan dengan Surat
E-daran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/II/HK.04/X/2020 untuk menyesuaikan penetapan
nilai upah minimum 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan
pandemi Covid-19.
PEMPROV DKI TETAPKAN UMP 2021 NAIK, KECUALI TERDAMPAK COVID-19
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan perusahaan yang tidak terdampak pandemi
virus Covid-19 dapat me-naikan upah minimum pada 2021. Sementara itu, Pemerintah Provinsi
Jawa Barat (Jabar) telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2021, yang dipastikan
besarannya sama dengan UMP 2020 di angka Rp1.810.351,36. Menurut Anies, kebijakan
asimetris terkait penetapan upah minimum di Jakarta untuk tahun 2021 ini sejalan dengan Surat
E-daran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/II/HK.04/X/2020 untuk menyesuaikan penetapan
nilai upah minimum 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan
pandemi Covid-19.
Atas dasar tersebut, serta mempertimbangkan nilai PDB dan inflasi nasional, kenaikan upah
minimum Jakarta tahun 2021 adalah sebesar 3,27%, sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Maka Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp-
4.416.186,548," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10).
Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, lanjurnya, dapat menggunakan besaran nilai yang
sama dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. "Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19,
maka kami menetapkan UMP2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020," ujar
Anies.
UMP DKI Jakarta pada 2020 sebesar Rp4.276.349,906 per bulan. Angka ini naik Rp335.776 atau
8,$1% dari tahun 2019.
"Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021
yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015," lanjutnya.
Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan dan
kelangsungan bekerja bagi pekerja atau buruh.
Di sisi lain, kebijakan ini juga untuk menjaga kelangsungan usaha di tengah situasi pandemi.
Anies menyatakan jika saat ini masih terdapat sektor usaha yang tidak terlalu terdampak, bahkan
masih tumbuh positif di tengah pandemi. Sektor-sektor usaha tersebut diharapkan dapat
menjaga daya beli pekerja atau buruh yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta.
Berbeda dengan kebijakan Pemprov Jawa Barat, yang telah menetapkan upah minimum provinsi
(UMP) 2021 yang besarannya sama dengan UMP 2020 yaitu sebesar Rpl.810.351,36 per bulan.
45
