Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 47
Keputusan penetapan UMP 2021 di Jabar tersebut tertuang dalam surat keputusan Gubernur
Jawa Barat nomor 561/kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 yang ditandatangani Ridwan Kamil pada 31 Oktober 2020.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Rachmat Taufik Garsadi
mengatakan tidak naiknya besaran UMP 2021 mengacu pada Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/ll/HK .04/-X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"UMP ini amanat dari PP Nomor 78 tahun 2015, bahwa gubernur selambat-lambatnya harus
menetapkan dan mengumumkan pada 1 November. Dan ini kewajiban yang harus dilaksanakan,
kemudian dasar penetapan UMP ini, Pak Gubernur adalah dari surat edaran Mengker," ujar Taufik
dalam konferensi pers di Bandung, Sabtu (31/10).
Selain itu, Taufik menjelaskan alasan Pemprov Jabar tak menaikkan UMP ini dikarenakan Badan
Pusat Statistik (BPS) belum merilis data yang dijadikan acuan bagi dewan pengupahan provinsi
untuk menentukan angka kebutuhan hidup layak (KHL). "Untuk KHL ini, ada aturan mengenai
penggunaan KHL di Permenaker 18 tahun 2020.
Pada Oktober mengharuskan dewan pengupahan provinsi segera menetapkan KHL berdasarkan
data BPS.
Namun sampai tanggal 27 rapat pleno dewan pengupahan data-data BPS ini belum dirilis,"
ujarnya. Di samping itu, menurut Taufik jika mengacu pada PP 78, ada formulasi untuk
penetapan UMP, yaitu UMP tahun beijalan dikalikan penambahan inflasi dan laju pertumbuhan
ekonomi, motmr/tba
46
