Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 42
Judul Surat Edaran UMP Hanya Imbauan
Nama Media Warta Kota
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg1&11
Jurnalis Kompas.com
Tanggal 2020-11-02 05:53:00
Ukuran 144x177mmk
Warna Warna
AD Value Rp 37.440.000
News Value Rp 374.400.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Anies (None) Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19. maka kami menetapkan
UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang
tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti
rumus pada PP No. 78 Tahun 2015
positive - Sri Sultan Hamengkubuwono X (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY)
Gubernur DIY menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp 1.765.000 dan
berlaku mulai 1 Januari 2021
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada daerah yang tidak mempedomani
surat edaran tersebut dalam penetapan upah minimumnya, hal tersebut tentunya sudah
didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap
perlindungan upah pekerja dan kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang
bersangkutan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada daerah yang tidak mempedomani
surat edaran tersebut dalam penetapan upah minimumnya, hal tersebut tentunya sudah
didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap
perlindungan upah pekerja dan kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang
bersangkutan.
Ringkasan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2021
sebesar 3.27 persen atau menjadi Rp 4.416.186.548. Kenaikkan UMP iin berlaku bagi kegiatan
usaha yang tidak terdampak pandemi Covid-19. Sementara UMP bagi kegiatan usaha yang
.terdampak pandemi Covid-19 tidak mengalami kenaikan atau besarannya sama dengan UMP
2020. Kelompok usaha yang terdampak pandemi dapat menggunakan besaran UMP 2020.
dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi
DKI Jakarta.
41