Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 45
Judul Pemprov DKI Tetapkan UMP 2021 Naik, Kecuali Terdampak Covid-19
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg1
Jurnalis NERACA
Tanggal 2020-11-02 05:45:00
Ukuran 91x190mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4.550.000
News Value Rp 45.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Maka Pemprov DKI Jakarta menetapkan
besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp. 4.416.186,548
negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-
19, maka kami menetapkan UMP2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020
negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak
Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No.
78 Tahun 2015
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Jabar) UMP ini amanat dari PP Nomor 78 tahun 2015, bahwa gubernur selambat-lambatnya
harus menetapkan dan mengumumkan pada 1 November. Dan ini kewajiban yang harus
dilaksanakan, kemudian dasar penetapan UMP ini, Pak Gubernur adalah dari surat edaran
Mengker
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Jabar) Untuk KHL ini, ada aturan mengenai penggunaan KHL di Permenaker 18 tahun 2020.
Pada Oktober mengharuskan dewan pengupahan provinsi segera menetapkan KHL berdasarkan
data BPS. Namun sampai tanggal 27 rapat pleno dewan pengupahan data-data BPS ini belum
dirilis
44
