Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

BURUH AKAN UNJUK RASA HARI INI, TOLAK OMNIBUS LAW DAN TUNTUT
KENAIKAN UPAH
Massa buruh akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (2/11/2020) ini. Aksi dilakukan
untuk menolak omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah pada 2021. Melalui
siaran persnya, Minggu (1/11/2020), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal mengatakan, untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di Istana Negara dan
Mahkamah Konstitusi (MK).

Titik kumpul aksi berlokasi di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda pada pukul 10.30 WIB.
"Tuntutan yang akan disuarakan adalah batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut
agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Said.

Aksi di Jakarta akan diikuti oleh buruh yang berasal dari Jabodetabek, Serang, Cilegon,
Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi,
Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, hingga Gresik.
Unjuk rasa juga akan dilaksanakan di Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam,
Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, hingga Papua.

Dalam unjuk rasa kali ini, buruh tetap menyuarakan penolakannya terhadap omnibus law UU
Cipta Kerja, terutama terkait klaster ketenagakerjaan. Mereka juga akan menyerahkan gugatan
uji materiil dan uji formil omnibus law UU Cipta Kerja kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tetapi bilamana nomor UU Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan berkas gugatan
tersebut, maka yang akan dilakukan KSPI dan KSPSI AGN hanya bersifat konsultasi ke MK," ujar
Said.

Unjuk rasa hari ini bukanlah kali pertama buruh memprotes omnibus law. Berbagai organisasi
buruh sempat bergabung dalam aksi tolak omnibus law pada 8, 20, dan 28 Oktober lalu. Selain
menolak omnibus law, buruh juga akan menuntut kenaikan upah minimum pada 2021.

Said menyatakan bahwa keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum tahun
depan dapat membuat kondisi buruh semakin terpuruk.

"Ini bisa terjadi sesuatu yang membuat buruh makin terpuruk," kata Said, Minggu (1/11/2020).
Pemerintah diketahui tidak menaikkan upah minimum pada 2021 karena pandemi Covid-19 yang
mempersulit perekonomian dan perusahaan.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi
Covid-19.
Di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan menyatakan tidak akan ada kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) bagi usaha yang terdampak Covid-19, sedangkan usaha yang tidak terdampak
Covid-19 dapat menaikkan UMP. "Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami
menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan,
kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya
mengikuti rumus pada PP Nomor 78 Tahun 2015," kata Anies melalui keterangan tertulis, Sabtu
(31/10/2020).

Massa buruh akan kembali menggelar unjuk rasa pada 9 November 2020 kepada DPR RI untuk
menuntut dilakukannya legislatif review.

48