Page 448 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 448
surat edaran menteri. Jadi tidak ada kenaikan, dan tidak ada penurunan. Sama dengan 2020,"
kata Garsadi melalui ponsel, Selasa (27/10).
Rekomendasi untuk tidak menaikkan UMP, katanya, sempat mendapat penentangan dari serikat
pekerja dan buruh. Namun pihaknya menjelaskan bahwa UMP harus tetap ditetapkan sebagai
batas bawah upah minimum kabupaten atau kota (UMK). "Serikat awalnya menentang. Tapi
saya sampaikan, ini jaring pengaman paling bawah, justru harus ditetapkan. Kita menggunakan
surat edaran menteri karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan," ucapnya.
Garsadi mengatakan jika pihaknya mengikuti Peraturan Menaker Tahun 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan, yang menyatakan bahwa setelah peraturan tersebut diberlakukan lima tahun,
harus segara ditetapkan kebutuhan hidup layak (KHL). Di Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun
2020, katanya, memang sudah ditetapkan 64 komponen KHL.
Kemudian dalam peraturan tersebut disampaikan, satu bulan sebelum UMP ditetapkan, Dewan
Pengupahan Provinsi harus menetapkan KHL provinsi dengan mengacu data-data dari BPS.
Sampai saat ini, katanya, dewan pengupahan belum menerimanya, dan otomatis harus
menggunakan formulasi. "Dengan kondisi sekarang, jika akan menggunakan formulasi inflasi
dan pertumbuhan ekonomi, itu akan minus. otomatis UMP turun. Saya tidak mau UMP buruh
jadinya turun. Satu-satunya cara ya surat edaran itu. Jadi win-win solusi," tuturnya.
Merujuk pada surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut, UMP di Jawa Barat tidak akan
naik tahun ini. Dalam surat edaran tersebut Menteri Ida Fauziah menuliskan tiga poin penting
dan meminta Gubernur untuk melakukan koordinasi dan menyampaikan surat edaran tersebut
kepada bupati dan wali kota di Jawa Barat.
Tiga poin penting itu adalah meminta gubernur di seluruh Indonesia untuk melakukan
penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum
Tahun 2020. Kedua, melaksanakan penetapan Upah Minimum setelah Tahun 2021 sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ketiga, menetapkan dan mengumumkan Upah
Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020. (Sam).
447
