Page 443 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY
sebelumnya juga turut merespon terbitnya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI
yang menyinggung soal ketentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021 itu. Ketua DPD
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Ruswadi mengeluarkan 5 sikap
organisasinya terhadap surat edaran menaker itu.

"Pertama, yang dimaksud nilai kenaikan adalah jumlah besaran prosentase/rupiah sama dengan
tahun lalu maka dapat diasumsikan, serendah-rendahnya (upah minimum) sama dengan tahun
lalu," ujar Ruswadi dalam siaran pers 30 Oktober 2020.

Kedua, surat edaran itu baru sebatas anjuran, kebijakan pemerintah sebagai pedoman dalam
penetapan upah minimum karena situasi kondisi pandemi Covid-19. "Apakah semua perusahaan
berdampak besar, seberapa dampaknya, harus dibuktikan," katanya.

Ketiga, berpedoman kepada tujuan, fungsi, hak dan kewajiban serikat pekerja, untuk melindungi,
membela, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya sesuai diatur undang-undang nomor 21
tahun 2000 tentang serikat pekerja/buruh. Maka sudah seharusnya kenaikan upah harus
dirundingkan dengan serikat pekerja/buruh setempat. "Keempat, upah minimun adalah untuk
pekerja baru dengan masa kerja 0 tahun dan/atau dibawah 1 tahun, dengan demikian kita harus
merundingkan yang masa kerjanya di atas 1 tahun, agar adil dan memberi motivasi," ujarnya.

Kelima, bila kenaikan upah diatur di perjanjian kerja bersama (PKB), pelaksanaan dan/atau
perubahan, isi PKB itu juga harus disepakati bersama pengusaha dan serikat pekerja/buruh.
Sehingga sudah semestinya pengusaha melibatkan serikat pekerja.

"Dan serikat pekerja punya hak penuh untuk merundingkan dan menolak bila berkeberatan,"
ujarnya.

PRIBADI WICAKSONO.

442