Page 440 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

UPAH MINIMUM PROVINSI SULTRA TIDAK NAIK

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi tidak menaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) untuk tahun 2021. Tidak adanya kenaikan UMP tahun 2021 tersebut berdasarkan surat
edaran Menteri Ketenagakerjaan yang meminta agar kepala daerah tidak menaikan UMP tahun
2021, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sultra, Nur Endang Abbas menjelaskan, keputusan untuk
tidak menaikan upah minimum karena mempertimbangkan kondisi perekonomian negara pada
masa pandemi Covid-19, serta kondisi perekonomian di Sultra yang terkontraksi minus 2.34
persen mempengaruhi beberapa sektor. Diantaranya konsumsi masyarakat menjadi minus 5.51
persen, investasi turun, belanja pemerintah, dan impor yang menurun.

"Jadi untuk upah minimum Provinsi Sulawesi tenggara tahun 2021 ditetapkan sebesar
Rp2.552.014,52, Upah Minimum Sektoral untuk sektor pertambangan dan penggalian ditetapkan
sebesar Rp2.614.779.41, Sementara Upah Minimum Sektoral untuk sektor konstruksi pemprov
Sultra menetapkan sebesar Rp2.691.794,72 dan jumlah UMP tersebut masih sama dengan tahun
2020," tutur Nur kepada RRI di kendari, Sabtu (31/10/2020).

Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Sultra, Alfian Tawulo mengaku prihatin dengan tidak adanya
kenaikan upah minimum Provinsi Sultra tahun 2021. Sebab menurut dia, harapan buruh maupun
pekerja di setiap tahunnya ada kenaikan upah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Kami berharap ada langkah strategis dari pemerintah agar bisa memberikan sebuah kebijakan
yang dapat dijadikan penyeimbang dalam hal upah yang tidak lagi dinaikan," ujar Alfian.

Upah Minimum Provinsi mulai di berlakukan di seluruh wilayah Sulawesi tenggara terhitung sejak
1 Januari 2021. Seluruh pelaku usaha diimbau untuk melaksanakan dan menerapkan Upah
Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral tahun 2021 dengan prinsip keadilan sehingga
dapat meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan pekerja.
Sedangkan untuk Upah Minimum tingkat Kabupaten/Kota akan di umumkan paling lambat
tanggal 21 November 2020 mendatang.

Perlu diketahui, berdasarkan data Kemenaker, per Selasa, 27 Oktober 2020 lalu, sudah ada 18
provinsi yang menyatakan tidak akan menaikan upah minimum tahun 2021.

Kedelapan belas provinsi yang dimaksud adalah Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung,
Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.

439