Page 436 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 436
"Oleh karena itu, saya sebagai pimpinan SPN Majalengka meminta kebijakan kenaikan upah
dilakukan secara proporsional. Bagi perusahaan yang masih mampu harus menaikkan upah
minimum," katanya.
Namun, untuk perusahaan yang memang tidak mampu, undang-undang sudah menyediakan
jalan keluar dengan melakukan penangguhan upah minimum.
Egi juga menyebut kalau pemerintah, tidak memiliki empati pada nasib buruh saat ini.
"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," ujarnya.
Dia berharap pemerintah bisa mencontoh kebijakan upah minimum saat Indonesia dilanda krisis.
Kenaikan upah tetap diberlakukan kepada buruh yang bekerja di perusahaan yang relatif tidak
terdampak pandemi.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar dia.
435
