Page 439 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 439

Judul               Upah Minimum Provinsi Sultra Tidak Naik
                Nama Media          rri.co.id
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://rri.co.id/ekonomi/921912/upah-minimum-provinsi-sultra-tidak-
                                    naik
                Jurnalis            Idham
                Tanggal             2020-10-31 16:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber

              positive  -  Nur  Endang  Abbas  (Sekretaris  Daerah  (Sekda)  Pemprov  Sultra)  Jadi  untuk  upah
              minimum  Provinsi  Sulawesi  tenggara  tahun  2021  ditetapkan  sebesar  Rp2.552.014,52,  Upah
              Minimum  Sektoral  untuk  sektor  pertambangan  dan  penggalian  ditetapkan  sebesar
              Rp2.614.779.41,  Sementara  Upah  Minimum  Sektoral  untuk sektor  konstruksi  pemprov  Sultra
              menetapkan sebesar Rp2.691.794,72 dan jumlah UMP tersebut masih sama dengan tahun 2020
              positive - Alfian Tawulo (Ketua Serikat Buruh Sultra) Kami berharap ada langkah strategis dari
              pemerintah agar bisa memberikan sebuah kebijakan yang dapat dijadikan penyeimbang dalam
              hal upah yang tidak lagi dinaikan



              Ringkasan
              Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi tidak menaikan Upah Minimum Provinsi
              (UMP) untuk tahun 2021. Tidak adanya kenaikan UMP tahun 2021 tersebut berdasarkan surat
              edaran Menteri Ketenagakerjaan yang meminta agar kepala daerah tidak menaikan UMP tahun
              2021, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral.
              Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sultra, Nur Endang Abbas menjelaskan, keputusan untuk
              tidak menaikan upah minimum karena mempertimbangkan kondisi perekonomian negara pada
              masa  pandemi  Covid-19,  serta  kondisi  perekonomian  di  Sultra  yang  terkontraksi  minus  2.34
              persen mempengaruhi beberapa sektor. Diantaranya konsumsi masyarakat menjadi minus 5.51
              persen, investasi turun, belanja pemerintah, dan impor yang menurun.










                                                           438
   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444