Page 435 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 435
Ringkasan
Pimpinan Serikat Pekerja (PSP) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Majalengka, Egiyana
Amambar menolak surat edaran Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI tentang upah
minimum provinsi tahun 2021 yang tidak mengalami kenaikan.
Dampaknya, Pemprov Jabar juga telah mengumumkan bahwa UMP di Jawa Barat 2021 akan
sama dengan tahun ini.
Menurut Egi, upah minimum tidak naik atau sama dengan tahun 2020 sangat tidak berpihak
kepada kaum buruh walaupun dengan alasan pandemi Covid-19.
UPAH MINIMUM PROVINSI JABAR TAK NAIK, BURUH MAJALENGKA KECEWA,
SEBUT PEMERINTAH TAK PRO-BURUH
Pimpinan Serikat Pekerja (PSP) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Majalengka, Egiyana
Amambar menolak surat edaran Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI tentang upah
minimum provinsi tahun 2021 yang tidak mengalami kenaikan.
Dampaknya, Pemprov Jabar juga telah mengumumkan bahwa UMP di Jawa Barat 2021 akan
sama dengan tahun ini.
Menurut Egi, upah minimum tidak naik atau sama dengan tahun 2020 sangat tidak berpihak
kepada kaum buruh walaupun dengan alasan pandemi Covid-19.
Disampaikannya, dari awal maraknya kasus Covid-19 di Indonesia, para buruh sudah banyak
mengalami kerugian.
"Mulai dari beberapa pekerja yang dirumahkan dan tidak dibayar selama berbulan-bulan," ujar
Egi saat dikonfirmasi, Sabtu (31/10/2020).
Bahkan, kata dia, sampai sekarang tidak ada tindakan tegas dari pemerintah kepada perusahaan
yang tidak membayar sepeserpun haknya kepada buruh.
Kondisi tersebut lebih parah dengan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Upah minimum tidak naik akan sangat menambah penderitaan kaum buruh karena kebutuhan
tiap tahunnya semakin bertambah. Harga bahan pokok juga pasti naik. Saya pikir pemerintah
harus mengkaji ulang terkait upah minimum tidak naik itu karena akan menambah penderitaan
kaum buruh," ucapnya.
Ia lantas membandingkan kondisi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.
Sebagai contoh, kata dia, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari 1998 ke 1999 tetap naik
sekitar 16 persen.
Padahal saat itu, pertumbuhan ekonomi 1998 minus 17,49 persen.
"Lalu, hal serupa juga terjadi dengan upah minimum dari 1999 ke 2000. Saat itu upah minimum
tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan ekonomi 1999 minus 0,29 persen," ujar
dia.
Menurutnya, jika ada kenaikan upah minimum pada tahun depan akan mendorong pertumbuhan
ekonomi, karena adanya kenaikan daya beli pekerja.
Selain itu, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19.
434
