Page 438 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 438
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, para buruh
menolak surat edaran tersebut. Sehingga dirinya menyarankan agar para Gubernur untuk tidak
mengikuti serat edaran tersebut.
"Karena buruh Indonesia menolak surat edaran terebut, maka kami meminta kepada Gubernur
sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti surat edaran yang meminta
tidak ada kenaikan upah minimum di Provinsi atau kabupaten atau kota," ujarnya melalui
keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2020).
Menurut Said Iqbal, krisis akibat pandemi bukan alasan untuk tidak menaikkan UMP. Karena hal
serupa juga pernah terjadi ketika ekonomi resesi di masa lampau.
Ketika itu, pada 1998 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus di kisaran 17,6%.
Sedangkan angka inflasi mendekati 78%.
"Serikat buruh yang ada satu itu, bersama pemerintah dan organisasi pengusaha bersepakat
untuk tidak menaikkan upah minimum di tengah resesi. Tetapi kemudian terjadi perlawanan
yang keras dan massif dari buruh untuk menolak keputusan upah tidak naik tersebut," kata Said
Iqbal.
Ketika itu, para buruh melakukan aksi perlawanan menolak keputusan upah tersebut. Sehingga
Presiden Habibie pun kemudian menaikkan upah minimum sebesar 16%.
"Tetapi kesepakatan itu tidak mewakili aspirasi yang berkembang di tingkat pabrik. Terjadilah
aksi besar-besaran yang meluas di semua daerah. Presiden Habibie kemudian mengambil
keputusan menaikkan upah minimum sebesar kurang lebih 16%," kata Said Iqbal.
(kmj).
437
