Page 442 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 442

Ringkasan

              Raja Keraton yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X
              memutuskan tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2021. "Untuk UMP DIY
              tahun 2021 menjadi sebesar Rp1.765.000,- atau naik sebesar 3,54 persen dari upah minimum
              berlaku  pada  tahun  2020  ini,"  ujar  Ketua  Dewan  Pengupahan  Provinsi  Daerah  Istimewa
              Yogyakarta, Aria Nugrahadi Sabtu 31 Oktober 2020.



              SULTAN HB X NAIKKAN UPAH MINIMUM PROVINSI YOGYA 2021 SEBESAR 3,54
              PERSEN

              Raja Keraton yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X
              memutuskan tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2021. "Untuk UMP DIY
              tahun 2021 menjadi sebesar Rp1.765.000,- atau naik sebesar 3,54 persen dari upah minimum
              berlaku  pada  tahun  2020  ini,"  ujar  Ketua  Dewan  Pengupahan  Provinsi  Daerah  Istimewa
              Yogyakarta, Aria Nugrahadi Sabtu 31 Oktober 2020.

              Kebijakan kenaikan upah itu pun diteken Gubernur DIY melalui Surat Keputusan Gubemur DIY
              nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIY 2021, tanggal 31 Oktober 2020.

              Aria mengatakan keputusan Sultan HB X untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi tahun 2021
              mempertimbangkan  rekomendasi  dari  Dewan  Pengupahan  DIY  pada  hari  Jumat,  tanggal  30
              Oktober 2020.

              Rekomendasi Dewan Pengupahan DIY itu merupakan hasil Sidang Pieno Dewan Pengupahan
              DIY  yang  dihadiri  oleh  ketiga  unsur  Dewan  Pengupahan  yaitu  unsur  pemerintah,  unsur
              pekerja/buruh, dan unsur pengusaha.
              "Dengan mempertimbangkan peningkatan perekonomian bagi pekerja dan kelangsungan usaha
              pada saat pandemi Covid-19 serta untuk menjaga stabilitas dan menciptakan suasana hubungan
              industrial yang kondusif," katanya.

              Adapun  hasil  rekomendasi  Dewan  Pengupahan  DIY  yang  disepakati  berupa  saran  dan
              pertimbangan  kenaikan Upah  Minimum,  sebesar  3,33  persen  berdasarkan  kajian  tenaga  ahli
              menggunakan  data  BPS  (pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi  nasional)  dan  sebesar  4  persen
              berdasarkan permintaan dari unsur pekerja/buruh.
              Adapun dari unsur pengusaha tidak berkeberatan atas kenaikan Upah Minimum sebesar 3,33
              persen hasil kajian tenaga ahli.

              "Berdasarkan  pertimbangan  rekomendasi  di  atas,  Gubemur  DIY  menetapkan  Upah  Minimum
              Provinsi DIY tahun 2021 sebesar Rp 1.765.000 dan berlaku mulai 1 Januari 2021," ujarnya.

              Pengambilan keputusan Sultan HB X tersebut, merupakan kewenangan kepala daerah dalam hal
              penetapan Upah Minimum Provinsi, sebagai jaring pengaman, sesuai PP 78 tahun 2015.

              Hal  tersebut  mempertimbangkan  kondisi  perekonomian  di  masa  pandemi  Covid-19  ini.  Aria
              menambahkan keputusan gubernur untuk menaikkan UMP DIY telah didasari pertimbangan dan
              kebijakan yang mendalam. Serta mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa pandemi
              Covid19, serta peningkatan perekonomian bagi pekerja dan keberlangsungan usaha.

              Sebelumnya  melalui  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  Nomor
              M/11/HK.04/X/2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-
              19  yang  diterbirkan  tanggal  26  Oktober  2020,  pemerintah  pusat  merekomendasikan  upah
              minimum besarannya sama dengan tahun ini alias tidak naik.
                                                           441
   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447