Page 450 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

10.000 BURUH AKAN KEMBALI TURUN KE JALAN PADA 2 NOVEMBER, TUNTUT
KENAIKAN UPAH DAN TOLAK OMNIBUS LAW
Setidaknya ribuan buruh yang tergabung dalam kelompok serikat pekerja di Indonesia diprediksi
akan kembali turun ke jalan pada Senin, 2 November 2020 mendatang untuk menolak Undang-
Undang Cipta Kerja.

Aksi penolakan UU Cipta Kerja yang dilakukan buruh ini akan digelar secara besar-besaran di 24
provinsi di Indonesia, Wilayah Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta, massa buruh diprediksi
berjumlah lebih dari 10.000 orang. Aksi tersebut rencananya dilakukan di Istana Negara dan
gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan, aksi massal
tersebut dilakukan para pekerja dalam rangka menuntut pemerintah untuk membatalkan
penerapan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut kepala daerah di Indonesia untuk
menaikan upah minimum tahun 2021. "Kalau di Jawa barat aksinya di Bandung, Banten di
Serang, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Surabaya, Kepulauan Riau di Batam dan
beberapa lainnya," ungkapnya saat on air di RadioM 107,5 News Channel, Sabtu 31 Oktober
2020.

Sebagaimana diberitakan PRFMNews.id dalam artikel," 2 Hari Lagi, 10.000 Buruh Akan Kepung
Dua Lokasi Ini Tuntut Kenaikan Upah dan Tolak Omnibus Law ", ia pun meminta gubernur untuk
tak mengindahkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait upah minimum 2021.

Menurut Said, surat edaran sama halnya dengan ajakan aparat kewilayahan yang boleh dipatuhi
ataupun tidak oleh warganya. "Harus diabaikan surat edaran menteri tenaga kerja terkait upah
minimum 2021 yang sama dengan upah minimum 2020 atau naik 0%. Karena surat edaran ini
bentuknya imbauan. Seperti pa RT membuat surat kerja bakti, boleh warga ikut boleh juga
tidak," jelas Said.

Seperti halnya di Jawa Tengah, lanjut Said, yang menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021,
ia berharap daerah lain khususnya Jawa Barat untuk ikut menaikan UMP 2021. Terlebih Jawa
Barat memiliki potensi industri yang lebih besar ketimbang Jawa Tengah. "Faktanya Gubernur
Jawa Tengah juga sudah mengeluarkan UMP-nya naik 3,27 persen. Artinya, Jawa Barat, Kang
Emil harusnya naikan, kan baru keluar nih Jabar tidak menaikan UMP. Nah itu tidak fair, Jawa
Barat ini potensi industri yang lebih besar dari Jawa Tengah," tukasnya.***(Haris RaisMNews.id).

449