Page 454 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Aksi ini digelar untuk memprotes keputusan pemerintah yang tidak menaikkan upah minimum
pada 2021. Selain itu, buruh juga menentang Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dinilai mengebiri
hak-hak pekerja. "Di Istana dan MK diperkirakan tidak kurang dari 10 ribu orang," kata Ketua
Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono kepada, Sabtu (31/10).

Kahar menambahkan, nantinya serikat pekerja akan menggelar mogok kerja nasional. Namun ia
belum bisa memperkirakan waktu secara detail. "Mogok kerja nasional akan ditetapkan nanti,"
imbuhnya.

Sebelumnya, KSPI menyatakan akan melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 provinsi
selama tiga hari, yakni pada 2 November dan pada 9-10 November. "Aksi itu akan diikuti hingga
ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh
Indonesia, dengan membawa isu batalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan harus ada kenaikan
upah minimum 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat," ucap Presiden KSPI Said Iqbal dalam
keterangannya, Selasa (27/10).

Adapun, KSPI menyebut empat alasan mengapa upah minimum 2021 harus naik. Pertama, jika
upah minimum tidak naik, hal ini akan membuat situasi semakin panas. Apalagi saat ini para
buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Kedua, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat.
Bandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000. "Sebagai contoh, di DKI
Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal
pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga dengan upah minimum
tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan
ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," kata Said.

Ketiga, bila upah minimum tidak naik maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli
turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi. Ujung-ujungnya berdampak negatif buat
perekonomian.

Keempat, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dia
meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.

453