Page 457 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul PPP: Pemerintah Pikirkan Nasib Buruh dan Pengusaha
Nama Media indopos.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://indopos.co.id/read/2020/10/31/260782/ppp-pemerintah-
pikirkan-nasib-buruh-dan-pengusaha/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-31 09:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Lena Maryana Mukti (Ketua DPP Partai Persatuan Pembagunan (PPP)) Jadi saya yakini
negara tidak akan menelantarkan para pekerja dan juga memikirkan nasib pengusaha.
Pemerintah menjaga itu

neutral - Lena Maryana Mukti (Ketua DPP Partai Persatuan Pembagunan (PPP)) Kebijakan yang
diambil pemerintah pasti diperhitungkan dengan matang dengan sebaik-baiknya. Negara tidak
akan menelantarkan rakyatnya
negative - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Peranan fiskal itu untuk jadi jembatan di situ sehingga
tidak membuat, jangan sampai, salah satu policy sebabkan perusahaan makin lemah atau dalam.
Dalam hal ini, pekerja dapat kemungkinan kena PHK. Pemerintah cari titik balance dengan
berbagai instrumen, UMP atau upah minimum salah satu hal
neutral - Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Apapun bentuk keputusannya itu kita harus
hormati sesuai dengan kewenangan masing-masing, tentu karena sudah ada keputusan dari
pemerintah pusat untuk tidak menaikkan UMP, kita harus menghormatinya, namun masyarakat
juga bukan berarti tidak boleh mengusulkan aspirasinya

Ringkasan

Pemerintah di posisi dilematis dalam memutuskan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Satu sisi
pemerintah memikirkan kesejahteraan buruh, di sisi lain jangan sampai kebijakan yang diambil
terkait UMP memberatkan dunia usaha.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembagunan (PPP) Lena Maryana Mukti meyakini pemerintah tidak
serta merta mengambil keputusan hanya mempertimbangkan satu sisi, buruh atau pengusaha.
Pemerintah mendengarkan masukan-masukan dari banyak pihak.

456