Page 460 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 460
Said mengatakan, ini bukan kali pertama Indonesia mengalami resesi ekonomi yang dikaitkan
dengan kenaikan upah minimum.
Tahun 1998 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus di kisaran 17,6 persen, sedangkan
angka inflansi mendekati 78 persen. "Terjadilah aksi besar-besaran yang meluas di semua
daerah. Presiden Habibie kemudian mengambil keputusan menaikkan upah minimum sebesar
kurang lebih 16 persen," ungkap dia.
Said juga mengatakan, dengan analogi yang sama, maka pertumbuhan ekonomi dan inflansi
saat ini lebih rendah dibandingkan tahun 1998. Di mana pertumbuhan ekonomi tahun ini
diperkirakan minus 8 persen dan inflansi 3 persen.
Dengan dasar tersebut, KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 2021 adalah 8 persen.
Namun demikian, jika dirasa berat, Dewan Pengupahan dan Pemerintah Derah bisa berunding,
berapa kenaikan upah minimum yang dirasa tepat.
Di satu sisi, saat ini masih banyak perusahan yang beroperasi seperti biasa, sehingga kenaikan
mungkin tidak perlu dipukul rata, mengingat tidak semua perusahaan mampu membayar
kenaikan upah minimum.
Namun, tidak ada kesepakatan apapun dari Dewan Pengupahan Nasional yang menyatakan tidak
ada kenaikan upah minimum di tahun 2021.
Bahkan di dalam forum yang lebih besar yang dihadiri Dewan Pengupahan Nasional tingkat
Provinsi, dan Kabupaten/Kota, tidak ada keputusan yang menyatakan upah minimum tahun 2021
tidak naik.
Oleh karena itu, serikat buruh meminta agar para gubernur mengabaikan suarat edaran tersebut.
Kalau tidak ada kenaikan upah minimum, bisa dipastikan aksi-aksi buruh akan membesar dan
semakin menguat. Apalagi hal ini terjadi di tengah penolakan omnibus law.
"Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional," tegasnya.
Dalam waktu dekat, KSPI berencana melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 2
November di Depan Istana dan Mahkamah Konstitusi.
Aksi juga akan dilakukan serentak di 24 provinsi dan melibatkan 200 kabupaten dan kota di
seluruh Indonesia, meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan.
Ditegaskan juga, aksi-aksi yang akan dilakukan KSPI adalah aksi yang terukur, terarah,
konstitusional, dan tidak anarkis.
"Kami meminta Presiden Jokowi untuk menginstruksikan kepada Menaker agar mencabut surat
edaran yang menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum 2021," ungkap Said.
Aksi serupa juga akan dilakukan tanggal 9 November di DPR RI untuk mendesak dilakukan
legislative Review terhadap UU Cipta Kerja. Selanjutnya tanggal 10 November 2020 aksi akan
dilakukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, meninta Menaker mencabut surat edaran
yang sudah dibuat.
459
