Page 458 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

PPP: PEMERINTAH PIKIRKAN NASIB BURUH DAN PENGUSAHA

Pemerintah di posisi dilematis dalam memutuskan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Satu sisi
pemerintah memikirkan kesejahteraan buruh, di sisi lain jangan sampai kebijakan yang diambil
terkait UMP memberatkan dunia usaha.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembagunan (PPP) Lena Maryana Mukti meyakini pemerintah tidak
serta merta mengambil keputusan hanya mempertimbangkan satu sisi, buruh atau pengusaha.
Pemerintah mendengarkan masukan-masukan dari banyak pihak.

Sabtu, 31 Oktober 2020 - 17:50 "Jadi saya yakini negara tidak akan menelantarkan para pekerja
dan juga memikirkan nasib pengusaha. Pemerintah menjaga itu," kata Lena kepada wartawan,
Sabtu (21/10).

Lena menanggapi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang isinya
mengatur tentang penetapan UMP 2021. Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 Pada
Masa Pandemi Covid-19 disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai UMP 2021
sama dengan nilai UMP 2020. Artinya, tidak ada kenaikan UMP tahun depan.

Sabtu, 31 Oktober 2020 - 17:43 Penyebab tidak ada kenaikan UMP adalah kondisi perekonomian
nasional yang merosot sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Penurunan perekonomian
tersebut bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan kedua yang minus 5,32%.

Survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS)
sebanyak 82,85% perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan. Sebanyak 53,17%
usaha menengah dan besar serta 62,21% usaha mikro dan kecil menghadapi kendala keuangan
terkait pegawai dan operasional.

Sabtu, 31 Oktober 2020 - 17:38 Lena melanjutkan, pemerintah sudah memikirkan jalan terbaik
saat pandemi Covid-19 ini. "Kebijakan yang diambil pemerintah pasti diperhitungkan dengan
matang dengan sebaik-baiknya. Negara tidak akan menelantarkan rakyatnya," tegas Lena.

Risiko paling buruk ketika UMP naik adalah potensi buruh kena pemutusan hubungan kerja akan
semakin besar, karena perusahaan tidak mampu membayar. Saat ini saja sudah ada sekitar 7
juta orang kena PHK, terhitung sejak adanya pandemi Covid-19.

"Peranan fiskal itu untuk jadi jembatan di situ sehingga tidak membuat, jangan sampai, salah
satu policy sebabkan perusahaan makin lemah atau dalam. Dalam hal ini, pekerja dapat
kemungkinan kena PHK. Pemerintah cari titik balance dengan berbagai instrumen, UMP atau
upah minimum salah satu hal," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite
Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) beberapa waktu lalu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengajak masyarakat menghormati keputusan
pemerintah pusat tidak menaikkan UMP 2021. Meski demikian, segala aspirasi dari masyarakat
dia pun menghormati.

"Apapun bentuk keputusannya itu kita harus hormati sesuai dengan kewenangan masing-
masing, tentu karena sudah ada keputusan dari pemerintah pusat untuk tidak menaikkan UMP,
kita harus menghormatinya, namun masyarakat juga bukan berarti tidak boleh mengusulkan
aspirasinya," ujar Riza. (yay).

Judul Upah Minimum Tidak Naik, Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional
Nama Media kompas.com

457