Page 463 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Terkait penyesuaian UMK Kabupaten Wonogiri dan Banjarnegara, Sakina menyebut hal itu sudah
sesuai dengan peraturan.
Di mana UMP merupakan batas minimal untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten.

Bantuan Subsidi Upah Rp 600 Ribu Termin II Cair Awal November, Berikut Syarat Mendapatkan
BLT Daftar 18 Provinsi yang Sudah Dipastikan Tak Menaikkan Upah Minimum 2021 Surat Edaran
Menaker

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang
ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia.

Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun
2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan
bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

Perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan
ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak
pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh
termasuk dalam membayar upah.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional." "Diminta kepada Gubernur untuk melakukan
penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum
Tahun 2020," kata Ida, dikutip dari Kemnaker.go.id, Selasa (27/10/2020).

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020.

Gubernur yang Tidak Mematuhi Surat Edaran Upah Minimum Bisa Diberi Sanksi Upah Minimum
2021 Tak Naik, Legislator Demokrat : Menaker Harusnya Pertimbangkan Prinsip Keadilan

Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

"Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan." "Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021
pada tanggal 31 Oktober 2020," jelasnya.

"Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada saudara untuk menindaklanjuti dan
menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di
wilayah saudara," pungkas dia.

462