Page 467 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 467
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) mengancam akan mogok kerja dan
menggelar unjuk rasa jika besaran upah minimum 2021 tidak naik. Komisi IX DPR RI mendorong
agar buruh mengedepankan dialog dengan pemerintah.
KSPI 'ANCAM' MOGOK JIKA UMP TAK NAIK, KOMISI IX DORONG BURUH-
KEMENAKER DIALOG
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) mengancam akan mogok kerja dan
menggelar unjuk rasa jika besaran upah minimum 2021 tidak naik. Komisi IX DPR RI mendorong
agar buruh mengedepankan dialog dengan pemerintah.
"Kami mendorong dialog tiga pihak, pimpinan serikat buruh, pimpinan asosiasi pengusaha dan
pemerintah untuk membahas upah minimum. Demo oleh serikat buruh merupakan pilihan
terakhir apabila dialog belum kunjung mendapatkan solusi," kata Wakil Ketua Komisi IX Emanuel
Melkiades Laka Lena kepada wartawan, Jumat (30/10/2020).
Melkiades menuturkan dialog harus memberikan solusi terbaik soal upah minimum. Terlebih,
saat ini masih dalam kondisi pandemi virus Corona (COVD-19) yang berdampak pada pekerja
maupun pengusaha.
"Dialog dan pembicaraan internal dalam semangat musyawarah mufakat antara pengusaha dan
pekerja harus menjadi prioritas dan didahulukan untuk mencari solusi terbaik antara kedua pihak
dengan atau tanpa fasilitasi pemerintah. Hasil musyawarah menjadi pegangan bersama dalam
melewati pandemi COVID-19 dengan baik," ucap Melkiades.
"Pemerintah membantu pekerja dengan berbagai program sosial termasuk subsidi upah untuk
melalui masa sulit pandmi ini," imbuhnya.
Menaker Ida Fauziyah diketahui telah menetapkan bahwa upah minimum tidak naik pada 2021.
Melki mengaku memahami keputusan tersebut.
"Kebijakan Menaker untuk tidak menaikan upah minimum dalam kondisi ekonomi yang lagi
terpuruk saat ini dapat dipahami dalam rangka kapastian hukum bagi pengusaha dan pekerja
demi menjalankan keberlangsungan usaha," tutur pimpinan Komisi IX dari Fraksi Golkar itu.
Sebelumnya, KSPI menolak surat edaran (SE) Menaker tentang penetapan upah minimum tahun
2021 yang sama dengan tahun 2020 alias tidak ada kenaikan. KSPI juga meminta kepala daerah
untuk tidak mengikuti SE tersebut.
"Serikat buruh dan buruh Indonesia menolak SE menaker berkenaan dengan yang menyatakan
bahwa upah minimum baik UPM, UMK, UMSP, UMSK tahun 2021 sama dengan tahun 2020, atau
dengan kata lain kenaikannya 0 persen untuk upah minimum 2021," kata Presiden KSPI Said
Iqbal, dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/10).
"Kami mengimbau kepada pemerintah cabut surat edaran tersebut tentang tidak ada kenaikan
upah minimum 2021, dan pada para gubernur jangan ikuti surat edaran tersebut," lanjutnya.
Aksi demonstrasi akan dilakukan pada 2, 9, dan 10 November di titik yang berbeda. Dua agenda
yang akan dibawa, yakni penolakan omnibus law UU Cipta Kerja dan penolakan atas surat edaran
mengenai upah minimum 2021 yang tidak naik.
466
