Page 466 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 466
Judul KSPI 'Ancam' Mogok Jika UMP Tak Naik, Komisi IX Dorong Buruh-
Kemenaker Dialog
Nama Media detik.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5235711/kspi-ancam-mogok-jika-ump-
tak-naik-komisi-ix-dorong-buruh-kemenaker-dialog
Jurnalis Arief Ikhsanudin
Tanggal 2020-10-31 08:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Melkiades Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX Emanuel) Kami mendorong dialog tiga
pihak, pimpinan serikat buruh, pimpinan asosiasi pengusaha dan pemerintah untuk membahas
upah minimum. Demo oleh serikat buruh merupakan pilihan terakhir apabila dialog belum
kunjung mendapatkan solusi
positive - Melkiades Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX Emanuel) Dialog dan pembicaraan internal
dalam semangat musyawarah mufakat antara pengusaha dan pekerja harus menjadi prioritas
dan didahulukan untuk mencari solusi terbaik antara kedua pihak dengan atau tanpa fasilitasi
pemerintah. Hasil musyawarah menjadi pegangan bersama dalam melewati pandemi COVID-19
dengan baik
positive - Melkiades Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX Emanuel) Pemerintah membantu pekerja
dengan berbagai program sosial termasuk subsidi upah untuk melalui masa sulit pandmi ini
negative - Melkiades Laka Lena (pimpinan Komisi IX dari Fraksi Golkar) Kebijakan Menaker untuk
tidak menaikan upah minimum dalam kondisi ekonomi yang lagi terpuruk saat ini dapat dipahami
dalam rangka kapastian hukum bagi pengusaha dan pekerja demi menjalankan keberlangsungan
usaha
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Serikat buruh dan buruh Indonesia menolak SE menaker
berkenaan dengan yang menyatakan bahwa upah minimum baik UPM, UMK, UMSP, UMSK tahun
2021 sama dengan tahun 2020, atau dengan kata lain kenaikannya 0 persen untuk upah
minimum 2021
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami mengimbau kepada pemerintah cabut surat edaran
tersebut tentang tidak ada kenaikan upah minimum 2021, dan pada para gubernur jangan ikuti
surat edaran tersebut
465
