Page 489 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

serikat buruh meminta agar para Gubernur mengabaikan suarat edaran tersebut. Kalau tidak
ada kenaikan upah minimum, bisa dipastikan aksi-aksi buruh akan membesar dan semakin
menguat. Apalagi hal ini terjadi di tengah penolakan omnibus law.

“Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional,” tegasnya.
“Berbeda dengan mogok nasional yang dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober lalu, kali ini
bentuknya adalah mogok kerja nasional yang dilakukan oleh serikat buruh di tingkat pabrik,”
terang Said Iqbal. Persoalan upah adalah persoalan di tingkat perusahaan atau pabrik. Mereka
bisa mengajukan perundingan kenaikan upah yang dilakukan secara bersamaan di masing-
masing perusahaan, dan jika deadlock, maka sudah memenuhi persyaratan yang diatur
UndangUndang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melakukan mogok kerja.

“Menaker adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau terjadi mogok kerja nasional. Stop
produksi serentak di seluruh Indonesia. Itu boleh dalam UndangUndang No 13 Tahun 2003.
Berbeda dengan tanggal 6-8 Oktober, yang menggunakan dasar unjuk rasa. Mogok Kerja
Nasional akan lebih dahsyat lagi,” tegasnya, Dalam waktu dekat, yang akan dilakukan KSPI dan
buruh Indonesia adalah melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 2 November di Depan
Istana dan Mahkamah Konstitusi.

Aksi juga akan dilakukan serentak di 24 provinsi dan melibatkan 200 kab/kota di seluruh
Indonesia, meminta agar omnibus law UU "Selain itu, kami meminta Presiden Jokowi untuk
menginstruksikan kepada Menaker agar mencabut surat edaran yang menyatakan tidak ada
kenaikan upah minimum 2021," tambahnya.(jp/*)

488