Page 494 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 494
"Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 pada tanggal 31
Oktober 2020," tulis Surat Edaran Menaker seperti dikutip, Sabtu (31/10/2020).
Menaker menjelaskan dalam latar belakang penetapan UMP 2021, pandemi Covid-19 telah
berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak
pekerja dan buruh termasuk dalam membayar upah.
Untuk itu, sebagai upaya memberikan perlindungan dan kelangsungan usaha, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap penetapan UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-
19.
Serikat buruh menolak Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) atau UMP 2021. Alhasil para diminta untuk tegas gubernur mengabaikan SE anyar
yang dinilai merugikan kaum buruh itu.
Presiden KSPI, Said Iqbal menyatakan, kalau tidak ada kenaikan UMP pada tahun depan, bisa
dipastikan aksi-aksi buruh akan membesar dan semakin menguat. Apalagi hal ini terjadi di tengah
penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI.
"Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional. Berbeda dengan
mogok nasional yang dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober lalu, kali ini bentuknya adalah mogok
kerja nasional yang dilakukan oleh serikat buruh di tingkat pabrik," kata dia dalam Konferensi
Pers KSPI, Jumat (30/10).
Menurutnya persoalan upah adalah persoalan di tingkat perusahaan atau pabrik. Mereka bisa
mengajukan perundingan kenaikan upah yang dilakukan secara bersamaan di masing-masing
perusahaan, dan jika deadlock, maka sudah memenuhi persyaratan yang diatur Undang-Undang
No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melakukan mogok kerja.
"Menaker (Ida Fauziyah) adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau terjadi mogok kerja
nasional. Stop produksi serentak di seluruh Indonesia. Itu boleh dalam Undang-Undang No 13
Tahun 2003. Berbeda dengan tanggal 6-8 Oktober, yang menggunakan dasar unjuk rasa. Mogok
Kerja Nasional akan lebih dahsyat lagi," tegasnya, Dalam waktu dekat, yang akan dilakukan KSPI
dan buruh Indonesia adalah melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 2 November di
Depan Istana dan Mahkamah Konstitusi.
Aksi juga akan dilakukan serentak di 24 provinsi dan melibatkan 200 kab/kota di seluruh
Indonesia, meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan. Ditegaskan, bahwa aksi -aksi
yang akan dilakukan KSPI adaah aksi yang terukur, terarah, konstitusional, dan tidak anarkis.
Selain itu, kami meminta Presiden Jokowi untuk menginstruksikan kepada Menaker agar
mencabut surat edaran yang menyatakan tidak ada kenaikan UMP 2021.
Aksi serupa juga akan dilakukan tanggal 9 November di DPR RI untuk mendesak dilakukan
legislative Review terhadap UU Cipta Kerja. Selanjutnya tanggal 10 November 2020 aksi akan
dilakukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, meninta Menaker mencabut surat edaran
yang sudah dibuat.
"Di titik akhir, kami sedang mempertimbangkan untuk melakukan mogok kerja nasional,"
tegasnya.
Serikat buruh menyerukan penolakan terhadap Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 atau
UMP 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
493
