Page 495 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 495
"Serikat buruh menolak SE Menaker berkenaan dengan yang menyatakan bahwa upah minimum,
baik UMP/UMK/UMSP/UMSK tahun 2021 sama dengan tahun 2020," ujar Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam video konferensi, Jumat (30/10/2020).
Bahkan, Iqbal menilai keputusan yang dimuat dalam SE tersebut hanya mengakomodasi salah
satu pihak, yaitu pengusaha. Dijelaskan, dewan pengupahan nasional unsur buruh secara tegas
menyatakan tidak ada kesepakatan yang menyetujui adanya kenaikan UMP 2021. Namun
ternyata Menaker justru menerbitkan SE yang memutuskan tidak ada kenaikan UMP di 2021.
"Dewan pengupahan nasional menjelaskan bahwa tidak ada kesepakatan apa pun di tripartit
nasional yang menyatakan tidak ada kenaikan UMP di tahun 2020. Bahkan di forum yang lebih
besar lagi, tidak ada kesepakatan. Jadi, pemerintah menggunakan dasar apa?" kata Iqbal.
"Patut diduga, Kemnaker berbohong terhadap argumentasi dasar pertimbangan dalam
mengeluarkan SE (UMP) itu," kata dia.
Untuk itu, serikat buruh menghimbau kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan untuk mencabut SE tersebut. Lalu bagi gubernur, serikat buruh meminta agar
SE UMP tersebut tak perlu diikuti.
"Kami menghimbau kepada pemerintah terutama Menaker, cabut SE (UMP) tersebut. Dan pada
para gubernur, jangan ikuti SE Menaker tersebut," kata Iqbal.
494
