Page 498 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 498
2. Ciptakan Polemik Hingga Jaga Daya Beli Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S Cahyo, merinci setidaknya ada empat alasan mengapa
KSPI meminta upah minimum 2021 harus naik. Pertama, jika upah minimum tidak naik, maka
akan menciptakan polemik di khususnya di tataran kaum buruh. Mengingat sat ini mayoritas
buruh tengah dihadapkan pada kondisi ekonomi sulit selama pandemi Covid-19 berlangsung.
Kedua, alasan upah tidak naik karena pertumbuhan ekonomi minus diyakini tidak tepat.
Menyusul dengan apa yang terjadi pada krisis ekonomi tahun 1998, 1999, dan 2000 UMP tetap
naik saat itu.
"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik
sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga
dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen,
padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," paparnya.
Ketiga, keputusan tidak menaikkan UMP 2021 akan menurunkan daya beli masyarakat, terutama
kaum buruh. "Ini karena turunnya pendapatan sehingga membuat masyarakat atau buruh
mengalami penurunan daya beli. Ujung-ujungnya berdampak negatif buat perekonomian,"
terangnya.
3. UMP Naik Hingga 2 Persen Sesuai Inflasi Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)
Timboel Siregar meminta agar para Gubernur tetap menaikkan upah minimum 2021 dengan
kisaran 1,5 hingga 2 persen. Usulan tersebut berdasarkan data BPS, sejak Januari hingga
Agustus 2020 tingkat inflasi mencapai 0,93 persen, sementara tingkat inflasi dari tahun ke tahun
atau year on year (yoy) dari Agustus 2020 ke Agustus 2019 adalah sebesar 1,32 persen.
"Dengan data ini seharusnya para Gubernur dapat mempertimbangkan untuk tetap menaikkan
UM di 2021 walaupun hanya berkisar inflasi yoy yaitu sekitar 1,5 persen sampai 2 persen di atas
angka inflasi yoy Agustus, dengan juga mempertimbangkan kondisi September, Oktober sampai
Desember 2020," kata Timboel.
Dia meyakinkan Gubernur untuk tetap menaikkan upah minimum dalam persentase yang wajar
dan bijak, yang bisa mendukung daya beli pekerja dan kelangsungan usaha.
"Saya menilai permintaan Menaker untuk tidak menaikkan upah minimum di 2021 dan adanya
usulan SP yang meminta kenaikan upah minimum di 2021 sebesar 8 persen adalah tidak tepat.
Harus dicari solusi kenaikan UMP 2021 dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan pekerja
dan kelangsungan usaha," ungkapnya.
Di mana kenaikan upah minimum dengan mempertimbangkan inflasi YoY akan memiliki dampak
ikutan yang positif. Dengan adanya kenaikan upah minimum maka daya beli pekerja tidak
tergerus oleh inflasi sehingga pekerja dan keluarganya bisa mempertahankan tingkat
konsumsinya.
Sehingga tingkat konsumsi yang tidak turun tentunya akan mendukung tingkat konsumsi
agregat, maka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lantaran konsumsi agregat
mendukung 55 - 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Semoga kenaikan upah minimum 2021 yang akan ditetapkan tanggal 1 November 2020 ini di
kisaran 1,5 - 2 persen bisa diterima semua pihak, sehingga kesejahteraan pekerja terjaga dan
kelangsungan usaha terjamin," pungkasnya.
[bim] UMP 2021 Tak Naik, Buruh Sebut Pemerintah Lebih Akomodir Kepentingan Pengusaha 1
Banyak Perusahaan Tetap Beroperasi.
497
