Page 484 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 484
argumentasi dalam pengeluarkan surat edaran tersebut," kata Said Iqbal. Oleh karena itu, serikat
buruh meminta agar para Gubernur mengabaikan surat edaran tersebut.
Ancaman mogok nasional menyikapi UMP 2021 tak naik.
Kalau tidak ada kenaikan upah minimum, bisa dipastikan aksi-aksi buruh akan membesar dan
semakin menguat. Apalagi hal ini terjadi di tengah penolakan omnibus law.
"Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional," tegasnya.
Jika diperlukan, mogok kerja nasional ini dilakukan setelah adanya perundingan sebanyak tiga
kali oleh serikat pekerja di tingkat perusahaan terkait kenaikan upah minimum dan upah berkala,
yang akan dilakukan paling lambat akhir November atau pertengahan Desember 2020.
Dalam perundingan tersebut, bisa saja terjadi deadlock. Atas dasar itu, serikat pekerja bisa
mengajukan pemberitahuan mogok kerja ke Dinas Tenaga Kerja terkait akibat gagalnya
perundingan kenaikan upah dengan dasar menggunakan UU No 13 Tahun 2003.
"Mogok kerja ini dilakukan tanpa kekerasan dan memperhatikan ketentuan perundang-
undangan. Adapun keputusan mogok kerja nasional akan dipertimbangkan secara matang dan
tidak sembrono oleh pimpinan nasional serikat pekerja," tegas Said Iqbal.
"Menaker adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau terjadi mogok kerja nasional. Stop
produksi serentak di seluruh Indonesia. Itu dibolehkan dalam Undang-Undang No 13 Tahun
2003. Berbeda dengan tanggal 6-8 Oktober, yang menggunakan dasar unjuk rasa. Mogok Kerja
Nasional akan lebih dahsyat lagi," lanjutnya.
Bagaimana respons Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyikapi protes keras
UMP tak naik? Langsung klik halaman selanjutnya.
Merespons hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, pemerintah telah
mencatat semua rekomendasi dari serikat pekerja/buruh. Menurutnya, usulan yang diterima dari
serikat pekerja/buruh ialah penekanan tak ada penurunan UMP di tahun depan.
"Berkaitan dengan rekomendasi penetapan Upah Minimum 2021 dari Depenas, pemerintah telah
menerima catatan bahwa unsur serikat pekerja/serikat buruh mempunyai pandangan nilai Upah
Minimum 2021 tidak boleh turun, meskipun sudah ada KHL (Kebutuhan Hidup Layak) hasil
peninjauan," jelas Ida ketika dihubungi detikcom.
Begitu juga dengan rekomendasi pengusaha yang juga masuk dalam catatan pemerintah.
"Sementara unsur pengusaha berpandangan bahwa naik atau turunnya Upah Minimum harus
dilihat secara menyeluruh dan merupakan konsekuensi dari adanya hasil peninjauan KHL,"
terang Ida.
Ida menambahkan tak semua rekomendasi Depenas bisa menghasilkan keputusan bulat.
Sehingga, keputusan Ida menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah sebagai jalan tengah.
"Melihat kondisi dampak dari pandemi COVID-19 dan untuk memberikan perlindungan bagi
pekerja/buruh dan kelangsungan bekerja, serta menjaga kelangsungan usaha, pemerintah
mengambil jalan tengah yang sebelumnya telah dikaji secara mendalam," tutur Ida.
483
