Page 483 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Melihat kondisi dampak dari pandemi COVID-19 dan untuk
memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh dan kelangsungan bekerja, serta menjaga
kelangsungan usaha, pemerintah mengambil jalan tengah yang sebelumnya telah dikaji secara
mendalam

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada
Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Surat itu ditujukan kepada gubernur tiap
provinsi untuk menetapkan Upah Minimum (UMP) 2021 tak naik.

PUTUSAN MENAKER UMP TAK NAIK VS ANCAMAN MOGOK NASIONAL

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada
Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Surat itu ditujukan kepada gubernur tiap
provinsi untuk menetapkan Upah Minimum (UMP) 2021 tak naik.

Oleh sebab itu, KSPI meminta para gubernur yang berwenang menetapkan UMP agar tak
mengikuti SE tersebut, dan menaikkan UMP 2021.

"Karena buruh Indonesia menolak surat edaran tersebut, maka kami meminta kepada Gubernur
sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti surat edaran yang meminta
tidak ada kenaikan upah minimum di Provinsi atau kabupaten/kota," kata Presiden KSPI Said
Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2020).

Argumentasinya, lanjut Said Iqbal, ini bukan kali pertama Indonesia mengalami resesi ekonomi
yang dikaitkan dengan kenaikan upah minimum. Tahun 1998 misalnya, pertumbuhan ekonomi
Indonesia minus di kisaran 17,6%, sedangkan angka inflansi mendekati 78%.

Menurut Said, dengan analogi yang sama, pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat ini lebih rendah
dibandingkan tahun 1998. Di mana pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan minus 8% dan
inflasi 3%.

Dengan dasar tersebut, KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 2021 adalah 8%. Namun
demikian, jika dirasa berat, bisa saja lebih rendah dari 8%. Misalnya 5 atau 7%, sesuai dengan
kemampuan daerah dan jenis industri masing-masing.

"Sementara bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum, bisa saja tidak
menaikkan upah minimum, sepanjang bisa membuktikan laporan keuangan perusahaan yang
merugi. Supaya fair," lanjut Said Iqbal.
Disampaikan Said Iqbal, pihaknya mendapat laporan dari anggota Dewan Pengupahan Nasional
dari unsur serikat buruh (Mirah Sumirat, Ferry Nurzamli, dan Sunardi), bahwa tidak ada
kesepakatan apapun dari Dewan Pengupahan Nasional yang menyatakan tidak ada kenaikan
upah minimum di tahun 2021. Bahkan di dalam forum nasional yang dihadiri Dewan Pengupahan
Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada tanggal 15 - 17 Oktober 2020, tidak ada keputusan
yang menyatakan upah minimum tahun 2021 tidak naik.

"Jadi pemerintah menggunakan dasar apa mengeluarkan surat edaran yang meminta agar
Gubernur tidak menaikkan upah minimum? Patut diduga Menaker berbohong terhadap

482