Page 479 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 479
Judul Tak Ikuti SE Menaker, UMP 2021 Jawa Tengah Naik 3,27 Persen
Nama Media liputan6.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4396264/tak-ikuti-se-menaker-
ump-2021-jawa-tengah-naik-327-persen
Jurnalis Pipit Ika Ramadhani
Tanggal 2020-10-31 07:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur) Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan
sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 naik menjadi
sebesar Rp1.798.979,12
negative - Ganjar Pranowo (Gubernur) UMP Jateng 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran
Menaker yang kemarin dikeluarkan, yang intinya menyampaikan tidak naik atau sama dengan
UMP 2020. Perlu saya sampaikan bahwa UMP ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang
pengupahan yang mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami
pegang erat
neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur) Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 3,27 persen.
Angka inilah yang kami pertimbangkan, maka UMP Jateng 2021 kami tetapkan sebesar
Rp1.798.979,12 atau naik Rp56.963,9
negative - Ganjar Pranowo (Gubernur) Mereka punya waktu sampai tanggal 21 November nanti
untuk menyusun itu (UMK, red). Dan ini kalimatnya dapat, artinya bisa iya bisa tidak. Pengalaman
di Jawa Tengah, selama ini kami tidak menggunakan UMP melainkan UMK
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Serikat buruh menolak SE
Menaker berkenaan dengan yang menyatakan bahwa upah minimum, baik
UMP/UMK/UMSP/UMSK tahun 2021 sama dengan tahun 2020
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Dewan
pengupahan nasional menjelaskan bahwa tidak ada kesepakatan apa pun di tripartit nasional
yang menyatakan tidak ada kenaikan UMP di tahun 2020. Bahkan di forum yang lebih besar lagi,
tidak ada kesepakatan. Jadi, pemerintah menggunakan dasar apa?
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Patut diduga,
Kemnaker berbohong terhadap argumentasi dasar pertimbangan dalam mengeluarkan SE (UMP)
itu
478