Page 475 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

BURUH ANCAM MOGOK KERJA NASIONAL

Buruh Indonesia menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan nilai upah
minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020 alias tidak naik.

Jika tidak ada kenaikan upah minimum, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia memastikan aksi-
aksi buruh akan membesar dan semakin menguat Apalagi, hal ini terjadi di tengah penolakan
Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan para pekerja.

"Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional," kata Presiden KSPI
Said Iqbal, Jumat (30/10).

"Berbeda dengan mogok nasional yang dilakukan pada 6-8 Oktober lalu, kali ini bentuknya
adalah mogok kerja nasional yang dilakukan oleh serikat buruh di tingkat pabrik,"imbuhnya.

KSPI meminta para gubernur sebagai pihak yang menetapkan upah minimum agar tidak
mengikuti surat edaran yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di provinsi atau
kabupaten/kota.

Menurut Said, ini bukan kali pertama Indonesia mengalami resesi ekonomi yang dikaitkan
dengan kenaikan upah minimum. Tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 17,6%,
sedangkan angka inflansi mendekati 78%.

"Serikat buruh saat itu bersama pemerintah dan organisasi pengusaha bersepakat untuk tidak
menaikkan upah minimum di tengah resesi. Tetapi kemudian terjadi perlawanan yang keras dan
masif dari buruh," ujarnya.

"Kesepakatan itu tidak mewakili aspirasi yag berkembang di tingkat pabrik. Terjadilah aksi besar-
besaran yang meluas di semua daerah. Presiden Habibie kemudian mengambil keputusan
menaikkan upah minimum sebesar kurang lebih 16%," lanjut Said yang juga Presiden Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Dia menegaskan, dengan analogi yang sama, pertumbuhan ekonomi dan inflansi saat ini lebih
rendah dibandingkan 1998.

Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan minus 8% dan inflansi 3%.

Atas dasar tersebut, KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8%. Namun
demikian, jika dirasa berat. Dewan Pengupahan dan pemerintah daerah bisa berunding, berapa
kenaikan upah minimum yang tepat.

Apalagi, saat ini masih banyak perusa-han yang beroperasi seperti biasa. "Jangan dipukul rata,
semua perusahaan tidak mampu membayar kenaikan upah minimum. Bahkan kalaupun ada yang
tidak mampu, undang-undang memberikan ruang untuk menangguhkan upah minimum."

Said menambahkan pihaknya mendapat laporan dari anggota Dewan Pengupahan Nasional dari
unsur serikat buruh, bahwa tidak ada kesepakatan apa pun dari Dewan Pengupahan Nasional
yang menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum 2021. Bahkan dalam forum yang lebih
besar yang dihadiri Dewan Pengupahan Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, tidak ada
keputusan yang menyatakan upah minimum tahun 2021 tidak naik.

"Jadi pemerintah menggunakan dasar apa mengeluarkan surat edaran yang meminta agar
gubernur tidak menaikkan upah minimum? Patut diduga Menaker

berbohong dalam penerbitan surat edaran tersebut," kata Said.

474