Page 474 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional
Nama Media Suara Merdeka
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis dtc
Tanggal 2020-10-31 07:43:00
Ukuran 245x263mmk
Warna Warna
AD Value Rp 68.600.000

News Value Rp 686.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
neutral - Said Iqbal KSPI (Presiden KSPI) Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan
mogok kerja nasional

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jangan dipukul rata, semua perusahaan tidak mampu
membayar kenaikan upah minimum. Bahkan kalaupun ada yang tidak mampu, undang-undang
memberikan ruang untuk menangguhkan upah minimum.

neutral - Sunardi (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Usulan dari Apindo atau
unsur pengusaha, upah minimum 2021 sama dengan 2020. Nah setelah itu, kewenangan bukan
ada di Depenas. Itu sudah dikirim ke Menteri, dua usulan. Tiba-tiba kok yang diakomodasi hanya
satu? Ini yang salah Bu Menteri Ketenagakerjaan. Karena mestinya yang ditetapkan dalam rapat,
dua-duanya itu diakomodasi,

neutral - Mirah Sumirat (anggota Depenas) SE Menaker, tidak ada kenaikan. Ini menimbulkan
kekecewaan. Kami sangat marah karena pemerintah betul-betul tidak memiliki kepedulian. Tidak
ada rasa kemanusiaan sama sekali di tengah pandemi,"

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jangan dipukul rata, semua perusahaan tidak mampu
membayar kenaikan upah minimum. Bahkan kalaupun ada yang tidak mampu, undang-undang
memberikan ruang untuk menangguhkan upah minimum.

Ringkasan

JAKARTA - Buruh Indonesia menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan
nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020 alias tidak naik.

Jika tidak ada kenaikan upah minimum, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia memastikan aksi-
aksi buruh akan membesar dan semakin menguat Apalagi, hal ini terjadi di tengah penolakan
Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan para pekerja.

473