Page 476 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Menurut dia, KSPI akan menggelar aksi pada 2 November di depan Istana dan Mahkamah
Konstitusi. Aksi itu juga akan dilakukan serentak di 24 provinsi dan 200 kabupaten/kota.
Said menegaskan bahwa aksi -aksi yang akan dilakukan KSPI terukur, terarah, konstitusional,
dan tidak anarkistis.

Aksi serupa akan dilakukan pada 9 November di DPR untuk mendesak leg-islative review
terhadap UU Cipta Kerja. Selanjurnya tanggal 10 November di kantor Kementerian
Ketenagakerjaan untuk meminta Menaker mencabut surat edaran.

Tak Beri Rekomendasi

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Sunardi mengaku tak pemah memberikan
rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 agar tidak naik, atau sama dengan 2020.

Sunardi menilai. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/ 2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 hanya
mengakomodasi usulan pengusaha.

"Usulan dari Apindo atau unsur pengusaha, upah minimum 2021 sama dengan 2020. Nah setelah
itu, kewenangan bukan ada di Depenas. Itu sudah dikirim ke Menteri, dua usulan. Tiba-tiba kok
yang diakomodasi hanya satu? Ini yang salah Bu Menteri Ketenagakerjaan. Karena mestinya
yang ditetapkan dalam rapat, dua-duanya itu diakomodasi," ungkap Sunardi yang merupakan
anggota Depenas dari unsur serikat pekerja/buruh, dalam konferensi pers secara virtual,
kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Depenas Mirah Sumirat mengatakan, pada 16 Oktober
2020Dewan Pengupahan se-Indonesia mengadakan rapat pleno dengan pemerintah dan Apindo.

Dalam rapat, dihasilkan dua pendapat dari serikat pekerja (UMP 2021 naik) dan Apindo (UMP
2021 tak naik). Ketika SE Menaker keluar, ia terkejut.

"SE Menaker, tidak ada kenaikan. Ini menimbulkan kekecewaan. Kami sangat marah karena
pemerintah betul-betul tidak memiliki kepedulian. Tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali di
tengah pandemi," ujar Mirah.

Jalan Tengah
Merespons hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, pemerintah telah
mencatat semua rekomendasi serikat pekerja/buruh. Menurutnya, usulan serikat pekerja/buruh
ialah penekanan tak ada penurunan UMP tahun depan.

Rekomendasi pengusaha juga masuk catatan pemerintah.

"Sementara unsur pengusaha berpandangan bahwa naik atau turunnya upah minimum harus
dilihat secara menyeluruh dan merupakan konsekuensi dari hasil peninjauan KHL (kebutuhan
hidup layak)," terang Ida.

Namun, ia mengaku tak semua rekomendasi Depenas bisa menghasilkan keputusan bulat.
Karena itu, keputusan Ida menerbitkan surat edaran tersebut merupakan jalan tengah.
"Melihat kondisi dampak pandemi dan untuk memberikan perlindungan pada pekerja/buruh dan
kelangsungan bekerja, serta menjaga kelangsungan usaha, pemerintah mengambil jalan tengah
yang telah dikaji secara mendalam," tutur dia.

Ia melanjutkan, kajian itu telah mencakup berbagai aspek, dan juga berasal dari kajian yang
dilakukan Dewan Pengupahan di beberapa daerah.

475