Page 481 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 481
Serikat buruh menyerukan penolakan terhadap Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 atau
UMP 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
"Serikat buruh menolak SE Menaker berkenaan dengan yang menyatakan bahwa upah minimum,
baik UMP/UMK/UMSP/UMSK tahun 2021 sama dengan tahun 2020," ujar Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam video konferensi, Jumat (30/10/2020).
Bahkan, Iqbal menilai keputusan yang dimuat dalam SE tersebut hanya mengakomodasi salah
satu pihak, yaitu pengusaha. Dijelaskan, dewan pengupahan nasional unsur buruh secara tegas
menyatakan tidak ada kesepakatan yang menyetujui adanya kenaikan UMP 2021. Namun
ternyata Menaker justru menerbitkan SE yang memutuskan tidak ada kenaikan UMP di 2021.
"Dewan pengupahan nasional menjelaskan bahwa tidak ada kesepakatan apa pun di tripartit
nasional yang menyatakan tidak ada kenaikan UMP di tahun 2020. Bahkan di forum yang lebih
besar lagi, tidak ada kesepakatan. Jadi, pemerintah menggunakan dasar apa?" kata Iqbal.
"Patut diduga, Kemnaker berbohong terhadap argumentasi dasar pertimbangan dalam
mengeluarkan SE (UMP) itu," kata dia.
Untuk itu, serikat buruh menghimbau kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan untuk mencabut SE tersebut. Lalu bagi gubernur, serikat buruh meminta agar
SE UMP tersebut tak perlu diikuti.
"Kami menghimbau kepada pemerintah terutama Menaker, cabut SE (UMP) tersebut. Dan pada
para gubernur, jangan ikuti SE Menaker tersebut," kata Iqbal.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, per hari Selasa, 27 Oktober 2020, Pukul
16.35 WIB, ada 18 daerah telah melaksanakan sidang dewan pengupahan provinsi dan
menyepakati tidak menaikkan upah minimum atau UMP 2021.
Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020
tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Mengutip SE tersebut, Selasa (27/10/2020), dituliskan bahwa pandemi Covid-19 telah
berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak
pekerja dan buruh, termasuk dalam membayar upah.
Atas dasar hal tersebut, Menaker Ida meminta kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk
melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) di 2021 sama dengan
tahun sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada kenaikan UMP 2021.
Dirangkum oleh Rabu (28/10/2020), berikut daftar 18 provinsi yang memastikan tidak menaikkan
UMP 2021: 1) Jawa Barat Rp 1.810.350 2) Banten Rp 2.460.968 3) Bali Rp 2.493.523 4) Aceh
Rp 3.165.030 5) Lampung Rp 2.431.324 6) Bengkulu Rp 2.213.604 7) Kepulauan Riau Rp
3.005.383 8) Bangka Belitung Rp 3.230.022 9) Nusa Tenggara Barat Rp 2.183.883 10) Nusa
Tenggara Timur Rp 1.945.902 11) Sulawesi Tengah Rp 2.303.710 12) Sulawesi Tenggara Rp
2.552.014 13) Sulawesi Barat Rp 2.571.328 14) Maluku Utara Rp 2.721.530 15) Kalimantan Barat
Rp 2.399.698 16) Kalimantan Timur Rp 2.981.378 17) Kalimantan Tengah Rp 2.890.093 18)
Papua Rp 3.516.700.
480
