Page 482 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Putusan Menaker UMP Tak Naik Vs Ancaman Mogok Nasional
Nama Media detik.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5235624/putusan-
menaker-ump-tak-naik-vs-ancaman-mogok-nasional
Jurnalis Vadhia Lidyana
Tanggal 2020-10-31 07:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Karena buruh Indonesia menolak surat edaran tersebut,
maka kami meminta kepada Gubernur sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak
mengikuti surat edaran yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di Provinsi atau
kabupaten/kota

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sementara bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan
upah minimum, bisa saja tidak menaikkan upah minimum, sepanjang bisa membuktikan laporan
keuangan perusahaan yang merugi. Supaya fair

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi pemerintah menggunakan dasar apa mengeluarkan
surat edaran yang meminta agar Gubernur tidak menaikkan upah minimum? Patut diduga
Menaker berbohong terhadap argumentasi dalam pengeluarkan surat edaran tersebut
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok
kerja nasional

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Mogok kerja ini dilakukan tanpa kekerasan dan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Adapun keputusan mogok kerja nasional akan
dipertimbangkan secara matang dan tidak sembrono oleh pimpinan nasional serikat pekerja

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Menaker adalah orang yang paling bertanggung jawab
kalau terjadi mogok kerja nasional. Stop produksi serentak di seluruh Indonesia. Itu dibolehkan
dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Berbeda dengan tanggal 6-8 Oktober, yang
menggunakan dasar unjuk rasa. Mogok Kerja Nasional akan lebih dahsyat lagi

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Berkaitan dengan rekomendasi penetapan Upah Minimum
2021 dari Depenas, pemerintah telah menerima catatan bahwa unsur serikat pekerja/serikat
buruh mempunyai pandangan nilai Upah Minimum 2021 tidak boleh turun, meskipun sudah ada
KHL (Kebutuhan Hidup Layak) hasil peninjauan

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Sementara unsur pengusaha berpandangan bahwa naik atau
turunnya Upah Minimum harus dilihat secara menyeluruh dan merupakan konsekuensi dari
adanya hasil peninjauan KHL

481