Page 522 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 522
Ringkasan
Buruh kini dihadapkan dengan keputusan pemerintah pusat yang tidak menaikkan upah
minimum provinsi (UMP) 2021. Padahal, penolakan terhadap UU Cipta Kerja masih terus
dilakukan. Karena itu, buruh memutuskan kembali berunjuk rasa yang diikuti mogok kerja
nasional yang lebih massif.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, buruh menolak
surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kepada gubernur se-Indonesia yang
menyatakan nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020 atau dengan kata
lain tidak naik. "Menaker adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau teijadi mogok kerja
nasional. Setop produksi serentak di seluruh Indonesia. Itu boleh dalam Undang-Un-dang No 13
Tahun 2003. Berbeda dengan tanggal 6-8 Oktober, yang menggunakan dasar unjuk rasa. Mogok
kerja nasional (kali ini) akan lebih dahsy at lagi," kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara
virtual, Jumat (30/10).
BURUH RENCANAKAN MOGOK
Menaker Ida klaim 18 provinsi siap melaksanakan surat edaran.
AMRIAMRULLAH HAURA HAFIZHAH
Buruh kini dihadapkan dengan keputusan pemerintah pusat yang tidak menaikkan upah
minimum provinsi (UMP) 2021. Padahal, penolakan terhadap UU Cipta Kerja masih terus
dilakukan. Karena itu, buruh memutuskan kembali berunjuk rasa yang diikuti mogok kerja
nasional yang lebih massif.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, buruh menolak
surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kepada gubernur se-Indonesia yang
menyatakan nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020 atau dengan kata
lain tidak naik. "Menaker adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau teijadi mogok kerja
nasional. Setop produksi serentak di seluruh Indonesia. Itu boleh dalam Undang-Un-dang No 13
Tahun 2003. Berbeda dengan tanggal 6-8 Oktober, yang menggunakan dasar unjuk rasa. Mogok
kerja nasional (kali ini) akan lebih dahsy at lagi," kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara
virtual, Jumat (30/10).
Selain itu, buruh juga akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Mahkamah
Konstitusi (M K), hingga kantor Kemen-terian Ketenagakerjaan (Kemena-ker) di Jakarta Pusat.
Selain menolak penetapan UMP, aksi itu akan menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan
perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. "Selain itu, kami meminta Presiden menginstruksikan
Menaker untuk mencabut surat edaran yang menyatakan tidak ada kenaikan UMP 2021," kata
dia.
Ia menjelaskan, aksi pertama dilakukan pada 2 November di depan Istana Merdeka dan MK.
Kemudian, pada 9 November massa akan bergerak ke depan gedung DPR. Aksidflanjutkan pada
10 November 2020 di depan gedung Ke-menaker untuk meninta Menaker mencabut surat
edaran. "Di titik akhir, kami sedang mempertimbangkan melakukan mogok kerja nasional,"
katanya menegaskan.
Surat edaran penetapan upah minimum diteken oleh Menaker Ida pada 26 Oktober 2020. SE
tersebut dilatarbelakangi pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian
dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh, termasuk dalam membayar
upah.
521
