Page 523 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 523
Said Iqbal mengatakan, tahun ini bukan kali pertama Indonesia mengalami resesi ekonomi yang
dikaitkan dengan kenaikan upah minimum. Pada 1998, pertumbuhan ekonomi minus 17,6 persen
dengan inflansi mendekati 78 persen membuat pemerintah tidak menaikkan upah.
"Terjadilah aksi besar-basaran yang meluas di semua daerah. Presiden Habibie kemudian
mengambil keputusan menaikkan upah minimum sebesar kurang lebih 16 persen," ujar dia.
Pertumbuhan ekonomi saat ini minus sekitar 8 persen dan inflansi 3 persen. Karena itu, KSPI
mengusulkan kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8 persen. Said juga mengaku mendapat
laporan dari anggota Dewan Pengupahan Nasional dari unsur serikat buruh bahwa tidak ada
kesepakatan yang menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum pada tahun depan. Bahkan,
dalam forum yang lebih besar yang dihadiri Dewan Pengupahan nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota, tidak ada keputusan tersebut.
"Jadi, pemerintah menggunakan dasar apa mengeluarkan surat edaran? Patut diduga Menaker
berbohong terhadap argumentasi dalam mengeluarkan surat edaran tersebut," kata Said. Serikat
buruh pun meminta agar para gubernur mengabaikan surat edaran tersebut.
Menaker Ida Fauziyah pada Rabu (28/10) menyatakan, sudah ada 18 provinsi yang dilaporkan
sepakat akan mengikuti SE tersebut. Di antaranya, Banten, Bali, Aceh, Lampung Bengkulu,
Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.
"Jadi, sebenarnya posisinya setelah kita mendiskusikan secara mendalam, mempertimbangkan
berbagai hal, jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum
2020. Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan Nasional. Kita
harap para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum,"
katanya.
Anggota Komisi IX DPR, Kur-niasih Mufidayati, mengimbau agar pemerintah sebaiknya
berkomunikasi dengan pihak terkait sebelum mengeluarkan kebijakan. Terkait penetapan upah,
kata dia, seharusnya diserahkan ke pemerintah daerah dan dewan pengupahan daerah.
"Karena bisa jadi beda-beda kondisi dampak pandemi-nya," ujarnya, Kamis.
Febrianto adi saputroednlham tirta
522
