Page 528 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 528
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Sementara unsur pengusaha berpandangan bahwa naik atau
turunnya upah minimum harus dilihat secara menyeluruh dan merupakan konsekuensi dari hasil
peninjauan KHL (kebutuhan hidup layak),
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Sementara unsur pengusaha berpandangan bahwa naik atau
turunnya upah minimum harus dilihat secara menyeluruh dan merupakan konsekuensi dari hasil
peninjauan KHL (kebutuhan hidup layak),
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Dari aspek ekonomi, hukum, sosial, dan politik mengenai alasan
dan dampaknya serta berdasarkan data-data dan kajian yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan
di beberapa daerah. Sampailah pada keputusan untuk memberikan pedoman kepada para
gubernur agar menetapkan upah minimum 2021 sama dengan upah minimum 2020,
Ringkasan
Buruh Indonesia menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan nilai upah
minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020 alias tidak naik. Jika tidak ada kenaikan
upah minimum, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia memastikan aksi-aksi buruh akan
membesar dan semakin menguat.
Apalagi, hal ini terjadi di tengah penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggap
merugikan para pekerja. "Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja
nasional," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Jumat (30/10). "Berbeda dengan mogok nasional yang
dilakukan pada 6- 8 Oktober lalu, kali ini bentuknya adalah mogok kerja nasional yang dilakukan
oleh serikat buruh di tingkat pabrik,i imbuhnya.
BURUH ANCAM MOGOK KERJA NASIONAL
Buruh Indonesia menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan nilai upah
minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020 alias tidak naik. Jika tidak ada kenaikan
upah minimum, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia memastikan aksi-aksi buruh akan
membesar dan semakin menguat.
Apalagi, hal ini terjadi di tengah penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggap
merugikan para pekerja. "Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja
nasional," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Jumat (30/10). "Berbeda dengan mogok nasional yang
dilakukan pada 6- 8 Oktober lalu, kali ini bentuknya adalah mogok kerja nasional yang dilakukan
oleh serikat buruh di tingkat pabrik," imbuhnya.
KSPI meminta para gubernur sebagai pihak yang menetapkan upah minimum agar tidak
mengikuti surat edaran yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di provinsi atau
kabupaten/kota. Menurut Said, ini bukan kali pertama Indonesia mengalami resesi ekonomi yang
dikaitkan dengan kenaikan upah minimum. Tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus
17,6%, sedangkan angka inflansi mendekati 78%. "Serikat buruh saat itu bersama pemerintah
dan organisasi pengusaha bersepakat untuk tidak menaikkan upah minimum di tengah resesi.
Tetapi kemudian terjadi perlawanan yang keras dan masif dari buruh," ujarnya.
"Kesepakatan itu tidak mewakili aspirasi yag berkembang di tingkat pabrik. Terjadilah aksi besar-
besaran yang meluas di semua daerah. Presiden Habibie kemudian mengambil keputusan
menaikkan upah minimum sebesar kurang lebih 16%," lanjut Said yang juga Presiden Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Dia menegaskan, dengan analogi yang sama,
pertumbuhan ekonomi dan inflansi saat ini lebih rendah dibandingkan 1998. Pertumbuhan
527
